TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Potensi belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai sekitar Rp200 miliar di Kota Tasikmalaya terancam tidak sepenuhnya dinikmati pelaku usaha lokal.
Jika potensi ekonomi daerah tidak dipetakan dengan baik, belanja bahan baku dikhawatirkan justru mengalir ke luar daerah.
Kekhawatiran itu disampaikan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan saat menghadiri Klinik Sensus Ekonomi (SE) 2026 Pertokoan dan Sosialisasi SE 2026 Wilayah Priangan Timur di Aula Bappelitbangda, Sabtu (20/6/2026).
Baca Juga:Karena Aroma Tak Sedap, Jenazah Lansia Hidup Sebatang Kara Ditemukan di TasikmalayaPerajin Tahu Terjepit, Pemkot Tasik Siapkan Langkah Solusi
Menurut Viman, Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memetakan kekuatan ekonomi daerah agar kebutuhan program nasional dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
“Jangan sampai program MBG di Kota Tasikmalaya yang nilainya sekitar Rp200 miliar justru mengambil produk dan bahan baku dari luar daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil sensus akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan pusat-pusat ekonomi di setiap kecamatan sesuai potensi masing-masing.
Dengan demikian, produksi lokal dapat diperkuat untuk memenuhi kebutuhan pasar, termasuk program MBG.
Viman mencontohkan, wilayah yang memiliki potensi pertanian akan diarahkan menjadi sentra pangan, sedangkan kecamatan yang unggul di sektor perikanan akan dikembangkan sebagai kawasan produksi ikan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung program prioritas nasional, tetapi juga menjaga agar perputaran uang tetap berada di Tasikmalaya.
Belanja pemerintah akan kehilangan daya ungkit apabila rantai pasok lokal belum siap.
Baca Juga:Pekarangan Produktif Jadi Senjata Ketahanan Pangan di Kota TasikmalayaRetribusi Kota Tasikmalaya Terseok, Sektor Kesehatan Justru Klaim Tetap Stabil
Selain itu, data hasil sensus juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, mengendalikan inflasi, hingga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan semata-mata agenda pemerintah.
Ia mengajak seluruh pelaku usaha memberikan data yang benar agar hasil sensus mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, anggota Komisi XI DPR RI Ferdiansyah menilai tantangan terbesar pelaksanaan sensus saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat.
Menurutnya, sosialisasi harus terus diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya sensus yang hanya dilaksanakan setiap satu dekade sekali.