TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan anak putus sekolah dan maraknya geng motor menjadi perhatian serius dalam audiensi antara Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya dengan Social Nusantara Institute (SNI) di Ruang Rapat I Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (2/6/2026).
Founder Social Nusantara Institute, Yusa Anwarun Naja, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil riset dan temuan lapangan, masih banyak anak usia sekolah di Kota Tasikmalaya yang tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, selain berdampak pada kualitas sumber daya manusia, juga berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya pada indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
Baca Juga:Viman Kembali Pimpin Kota Tasikmalaya Usai Haji, Estafet Kepemimpinan Diky Candra Resmi BerakhirDemokrasi Inklusif di Kota Tasikmalaya Masih Tersandung Akurasi dan Aksesibilitas
“Undang-undang mengamanatkan pendidikan minimal 12 tahun. Namun kenyataannya masih banyak anak usia produktif yang tidak sekolah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Yusa menilai fenomena putus sekolah berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas.
Salah satunya meningkatnya risiko keterlibatan remaja dalam aktivitas negatif seperti geng motor.
Ia menjelaskan, ketika anak-anak muda sudah terjerumus ke dalam tindakan yang berhadapan dengan hukum, dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat menghambat masa depan mereka, termasuk saat mencari pekerjaan.
“Ketika seseorang memiliki catatan hukum, tentu akan berpengaruh pada proses pencarian kerja. Akhirnya ini bisa berujung pada meningkatnya angka pengangguran,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendorong Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya untuk lebih fokus terhadap persoalan pendidikan, khususnya dalam upaya mengembalikan anak-anak usia sekolah ke bangku pendidikan.
Selain menyampaikan aspirasi tersebut, Social Nusantara Institute juga berencana menggelar program Sekolah Parlemen sebagai sarana pendidikan politik dan pengenalan sistem legislatif kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.
Baca Juga:Keterbatasan Anggaran Tak Surutkan Ambisi Tim Voli Kota Tasikmalaya Memburu Medali di PorprovMama Kudang dan Jejak Kota Santri, Peneliti Ungkap Pengaruh Besar Jaringan Ulama hingga Pesantren
Program itu bertujuan memberikan pemahaman mengenai fungsi, tugas, serta mekanisme kerja lembaga legislatif mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi hingga DPR RI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Yadi Mulyadi, menyambut baik gagasan Sekolah Parlemen yang diinisiasi Social Nusantara Institute.
Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat terkait fungsi dan peran DPRD sangat penting agar aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat lebih terarah dan produktif.