TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Harapan para guru yang sempat membumbung tinggi usai pernyataan Presiden RI soal kenaikan gaji hingga 300 persen, mendadak jatuh seperti kapur tulis di ujung jam pelajaran.
Pengurus Wilayah (PW) PGM Indonesia Jawa Barat menyatakan kecewa setelah diketahui kenaikan fantastis tersebut ternyata bukan untuk guru, melainkan untuk hakim.
Ketua PW PGM Indonesia Jawa Barat, Asep Rizal Asy’ari, menyebut pernyataan itu sempat memantik optimisme besar di kalangan guru madrasah, guru swasta, guru honorer hingga tenaga kependidikan yang selama ini masih berkutat dengan persoalan kesejahteraan.
Baca Juga:Darurat Pinjol Ilegal dan Investasi Bodong di Priangan Timur, OJK: Jangan Terbuai Iming-iming Untung InstanMasalah Sampah di Kota Tasikmalaya Masih Bau Politik Lama, Forsil: Solusi Jangan Tertinggal di Belakang Truk
Namun kenyataan berkata lain. Janji yang semula terdengar seperti angin segar bagi dunia pendidikan, justru berubah menjadi ironi yang menyesakkan.
Guru kembali dipaksa akrab dengan harapan palsu, sementara kebutuhan hidup terus naik tanpa kompromi.
PW PGM Indonesia menegaskan pihaknya menghormati kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum, termasuk hakim.
Namun organisasi itu mengingatkan bahwa negara juga jangan sampai terus lupa pada guru yang selama ini menjadi “mesin sunyi” pencetak generasi bangsa.
“Guru tidak membutuhkan janji yang membangun harapan semu. Guru membutuhkan kebijakan nyata yang menghadirkan kesejahteraan, perlindungan profesi, dan penghormatan terhadap pengabdian mereka. Pendidikan berkualitas tidak mungkin lahir dari guru yang terus dipaksa hidup prihatin,” tegas Asep dalam pernyataannya, Jumat (22/5/2026).
Menurutnya, kesejahteraan guru bukan sekadar persoalan nominal gaji, melainkan investasi strategis bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Sebab di balik target besar negara, ada jutaan guru yang setiap hari bekerja dalam senyap, tetapi sering kali hanya kebagian tepuk tangan dan slogan.
Baca Juga:Kasus Thalasemia di Kota Tasikmalaya Tembus 300 Orang, PMI Krisis 600 Kantong Darah Tiap BulanSampah Kota Tasikmalaya Belum Capai Syarat Proyek Rp80 Triliun, DPRD: TPA Jangan Jadi Kuburan Lahan
PW PGM Indonesia juga mendesak pemerintah agar segera memberikan penjelasan resmi terkait arah kebijakan peningkatan kesejahteraan guru nasional.
Selain itu, pemerintah diminta menghadirkan kebijakan afirmatif bagi guru madrasah, guru swasta, guru honorer, serta tenaga kependidikan lainnya secara adil dan terukur.
Organisasi tersebut menilai isu kesejahteraan guru sudah semestinya menjadi prioritas pembangunan nasional, bukan sekadar bahan pidato yang menghangat sesaat lalu menguap tanpa kepastian.