Kumpulkan seluruh OPD. Gerakkan ASN tiap pagi membersihkan titik-titik kritis. Bukan pencitraan satu hari. Tapi gerakan rutin selama masa jabatan Plh.
Kalau perlu, camat dan lurah wajib setor foto serta progres wilayahnya setiap hari.
Birokrasi harus dibuat bergerak. Kedua: buka komunikasi publik secara langsung.
Datangi TPS. Masuk gang. Dengar keluhan warga tanpa protokol berlapis. Kadang warga hanya ingin melihat pemimpinnya hadir. Bukan sekadar muncul di baliho.
Baca Juga:Bea Cukai Jabar Sita 2 Juta Batang Rokok Ilegal dalam Operasi Maung PadjajaranMAN 1 Tasikmalaya Berjaya di Olimpiade PPKN Ke-IX 2026 Tingkat Nasional
Ketiga: rapikan disiplin internal birokrasi. Plh memang tidak bisa mutasi. Tapi Plh bisa memberi rasa malu. Pejabat yang malas bisa dipanggil. ASN yang tidak bergerak bisa ditegur terbuka. Kadang teguran moral lebih menakutkan daripada surat sanksi.
Kalau Diky berhasil membangun ritme kerja selama beberapa minggu saja, itu sudah menjadi pondasi penting bagi Viman Alfarizi saat kembali nanti.
Karena masalah Kota Tasikmalaya hari ini tampaknya bukan sekadar soal program. Tetapi soal energi pemerintahan. Apakah mesin birokrasi masih hidup. Atau sekadar hidup-hidupan. Tentu tidak mudah.
ASN sudah terlalu lama bekerja dengan pola administratif. Datang. Absen. Rapat. Pulang. Sementara sampah terus tumbuh tanpa mengenal jam kantor.
Karena itu masa jabatan singkat Diky justru bisa menjadi momentum. Pendek memang.
Tapi sejarah pemerintahan sering tidak diukur dari lamanya jabatan. Melainkan keberanian memulai perubahan. Minimal membuat warga berkata: “Oh… ternyata pemerintah masih mau bergerak.” (red)