TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Upaya menghadirkan kampus yang aman tak lagi berhenti di spanduk dan jargon.
Universitas Islam Tasikmalaya (Unitas) resmi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), Selasa (28/4/2026), sebagai jawaban atas kegelisahan yang lama bergaung—kekerasan yang kerap tersembunyi di balik tembok akademik.
Peluncuran satgas di Aula Unitas itu dibarengi seminar bertema “Membangun Ekosistem Pendidikan yang Humanis, Anti-Perundungan, dan Anti-Kekerasan”.
Baca Juga:33 Prajurit Kodim 0612 Tasikmalaya Butuh Tindak Lanjut Medis: Hasil Cek KesehatanSekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya Tersandera Lahan, Pemkot Tunggu Dokumen Final
Tema yang terasa ideal, namun sekaligus menyindir realitas: ruang belajar belum sepenuhnya steril dari praktik perundungan dan relasi kuasa yang timpang.
Rektor Unitas, Ade Zaenul Mutaqin, menegaskan bahwa kampus tak cukup menjadi pabrik ilmu, tetapi juga harus menjamin rasa aman bagi seluruh sivitas akademika.
“Satgas ini adalah komitmen kami menghadirkan kampus yang humanis, ramah, dan bebas dari kekerasan. Kami juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lain,” ujarnya.
Ketua Satgas PPKPT Unitas, Ecep Nurjamal, menilai selama ini penanganan kasus kerap berhenti di meja administrasi—rapi di atas kertas, tapi gagap di lapangan.
Karena itu, satgas yang dibentuk diarahkan menjadi mesin kerja aktif, bukan sekadar pelengkap regulasi.
Ia menjelaskan, Satgas PPKPT akan bergerak di dua jalur utama: pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi, serta penanganan kasus secara profesional dengan menjunjung kerahasiaan dan keberpihakan pada korban.
“Keberanian melapor harus diimbangi jaminan perlindungan. Itu yang sedang kami bangun,” katanya.
Baca Juga:Insiden Bekasi Timur Ganggu Kereta Api Parahyangan, Sejumlah Perjalanan DibatalkanK3 di Kota Tasikmalaya Diuji Kekompakan, Kepala OPD Sepi saat Senam Bersama
Dalam seminar, narasumber Khifayati Nursetiana dan Epi Mulyana, Kepala UPTD PPA menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif.
Kekerasan di lingkungan pendidikan, kata mereka, bukan sekadar persoalan individu, melainkan hasil dari ekosistem yang permisif—budaya diam, relasi kuasa, dan minimnya kanal pelaporan yang aman.
Forum juga menyoroti bahwa kehadiran satgas harus diikuti penguatan regulasi internal, peningkatan literasi sivitas akademika, serta sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Tanpa itu, satgas berisiko menjadi “hiasan struktural”—ada bentuknya, samar fungsinya.
Lebih jauh, diskusi ini menjadi pengingat bahwa kampus bukan hanya ruang bertumbuh secara intelektual, tetapi juga ruang yang wajib menjamin keamanan psikologis dan sosial.