Perbedaan ini, kata dia, dipicu metode klasifikasi. Dalam data pemerintah, kafe dipisahkan dari usaha serupa seperti kedai minuman dan makanan. Saat ini tercatat 362 kedai minuman dan 6.608 kedai makanan di Kota Tasikmalaya.
“Kemungkinan di data BPS, kategori usaha dihitung lebih luas,” tuturnya.
Perbedaan angka ini memperlihatkan satu hal: membaca geliat ekonomi tak selalu sesederhana menghitung jumlah usaha. Ada dinamika klasifikasi, ada pula realitas lapangan yang tak selalu sinkron.
Baca Juga:Kuasa Hukum Korban: Dugaan Asusila Ada, Meski Terlapor Pedagang Bakso di Kota Tasikmalaya MembantahTransfer Pusat Susut, APBD Kota Tasikmalaya 2026 Turun: PAD Bocor Jadi Sorotan
Namun di luar perdebatan data, satu hal tak terbantahkan—perubahan fungsi lahan mulai terasa. Ruang hijau menyusut, ruang komersial meluas.
Kawasan yang dulu sejuk kini berganti lampu temaram dan deru obrolan malam.
Fenomena ini bukan semata soal kafe, melainkan tentang arah pembangunan kota: apakah tetap menjaga keseimbangan lingkungan, atau sepenuhnya menyerah pada logika pasar.
Suara dari kalangan kebudayaan seperti Tatang Pahat menjadi semacam pengingat—bahwa kota bukan hanya tempat bertransaksi, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan identitas, ingatan, dan keseimbangan yang tak bisa sekadar diuangkan.
Di tengah euforia “nongkrong”, Tasikmalaya dihadapkan pada pilihan: tetap jadi kota seribu bukit, atau cukup puas jadi kota seribu kursi kopi. (ayu sabrina barokah)