JAKARTA, RADARTASIK.ID – Program Sekolah Rakyat di Kota Tasikmalaya mulai masuk fase “gaspol”, tapi dengan satu catatan penting: lahan.
Pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Pemkot Tasikmalaya tidak sekadar semangat di rapat, tapi juga sigap menyiapkan tanah minimal 7 hektare sebagai syarat utama pembangunan sekolah permanen.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan bersama jajaran mendapat dorongan langsung saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2026).
Pesannya tegas, tanpa banyak basa-basi: percepatan jangan hanya jadi jargon.
Baca Juga:Dapur MBG di Kota Tasikmalaya Ramai Beroperasi, Izin Masih Jadi “Cerita Belakang”Tol Getaci Sepi Investor, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Angkat Bicara
“Silakan dipercepat. Salah kita kalau tidak bisa membangun gedung permanen. Pemerintah pusat siap membantu percepatan,” ujar Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.
Namun, dorongan itu datang dengan daftar syarat yang tak bisa ditawar.
Selain luas lahan minimal 7 hektare, tanah juga harus bersertifikat dan memiliki legalitas yang jelas.
Setelah itu, barulah Kementerian Pekerjaan Umum turun melakukan survei kelayakan.
“Yang penting sekarang Pak wali siapkan tanahnya. Ayo kita jalan,” tegasnya lagi—seolah mengingatkan bahwa program besar sering tersandung hal klasik: urusan lahan yang tak kunjung beres.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto, menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Konsepnya berbasis asrama (boarding school) dengan pendidikan gratis—sebuah resep ambisius untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini seperti lingkaran setan.
Di Kota Tasikmalaya, embrio program ini sudah berjalan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 41 di Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi.
Baca Juga:PPP Kota Tasikmalaya Tegaskan Perubahan SK PAC Bukan karena “Meninggal”Khansa Salsabilla Tembus Top 24 The Icon Indonesia, DPRD Dorong Dukungan Pemkot Tasikmalaya
Sekolah rintisan yang mulai beroperasi sejak Oktober 2025 itu kini menampung 75 siswa, terdiri dari 25 jenjang SD dan 50 jenjang SMP.
Wali Kota Viman menegaskan komitmennya. Ia memastikan Pemkot Tasikmalaya tidak akan sekadar jadi penonton dalam program prioritas nasional ini.
“Kami menegaskan komitmen untuk menyiapkan seluruh persyaratan, termasuk lahan, agar pembangunan sekolah permanen bisa segera direalisasikan dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” paparnya.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono serta Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico.