TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Polemik perubahan kepengurusan PAC menjelang Muscab di Kota Tasikmalaya akhirnya mendapat penjelasan resmi.
Plt Sekretaris DPC PPP, Hilman Wiranata, menegaskan bahwa perubahan Surat Keputusan (SK) bukan karena isu “meninggal dunia” seperti yang beredar, melainkan murni soal kinerja organisasi.
Penjelasan ini sekaligus meredam riak internal yang sempat memanas, bahkan dibumbui narasi dramatis—seolah ada kader yang “dipensiunkan” sebelum waktunya.
Baca Juga:Khansa Salsabilla Tembus Top 24 The Icon Indonesia, DPRD Dorong Dukungan Pemkot TasikmalayaDua Dunia BPKAD Kota Tasikmalaya!
Hilman membeberkan, perubahan SK berawal dari instruksi DPW PPP Jawa Barat saat Mukerwil di Cirebon, November 2025.
Saat itu, seluruh DPC diminta melakukan verifikasi faktual kepengurusan dari tingkat DPC hingga ranting.
“Ini bukan agenda lokal Kota Tasikmalaya. Ini program Jawa Barat. Bahkan instruksi langsung agar semua kepengurusan diverifikasi ulang dari nol,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Menurut dia, langkah tersebut bukan tanpa alasan. PPP, yang gagal memenuhi ambang batas parlemen, harus bersiap layaknya partai baru untuk menghadapi verifikasi KPU menuju Pemilu 2029.
“Secara posisi, kita ini partai lama tapi rasa pendatang baru. Jadi verifikasi harus total, tidak bisa setengah-setengah,” katanya, dengan nada yang seolah menyindir—lebih baik repot di awal daripada gugur di tengah jalan.
Proses verifikasi dimulai Desember 2025. DPC PPP Kota Tasikmalaya menginstruksikan seluruh PAC untuk melakukan pembaruan data kepengurusan, lengkap dengan bukti administrasi seperti surat pernyataan hingga dokumentasi.
Namun, hingga batas akhir, masih ada lima PAC yang belum menyelesaikan tugasnya: Bungursari, Tawang, Cipedes, Indihiang, dan Tamansari.
Baca Juga:Dua Pimpinan PAC PPP Kota Tasikmalaya Itu Masih Hidup, Tapi Namanya Sudah Hilang!Pesan di Apel Pagi "Sebagian Sudah Cair" Soal TPP Reguler ASN Kota Tasikmalaya Bikin Gaduh
“Sudah dipanggil, dikasih waktu tambahan, bahkan difasilitasi. Tapi tetap ada yang belum selesai,” terang Hilman.
Dari lima wilayah tersebut, dua akhirnya rampung. Tersisa tiga yang terus menjadi perhatian, hingga akhirnya dilakukan pemanggilan berulang dan pelibatan anggota fraksi di masing-masing daerah pemilihan untuk mencari akar masalah.
Hasilnya, melalui rapat pimpinan di tingkat PAC, direkomendasikan pergantian pengurus di Indihiang dan Cipedes karena dinilai tidak menjalankan tugas organisasi secara optimal.
“Ini bukan keputusan sepihak. Ada berita acara, absensi, foto kegiatan—lengkap. Jadi bukan tiba-tiba diganti karena isu yang tidak jelas,” tegasnya.