TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Isu dugaan jual beli jabatan pada rotasi mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya semakin mencuat. Terlebih setelah Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra angkat bicara mengenai persoalan ini.
Hal itu diungkapkan Diky Candra dalam wawancara mengenai momen Hari Pahlawan di lapangan Bale Kota Tasikmalaya, Senin (10/11/2025).
Diky mengaitkan soal nilai kepahlawanan dengan birokrasi saat ini yang dijalankan oleh banyak pejabat.
Baca Juga:Viral Warga Pangandaran Sakit di Taiwan, Memelas Minta Dijemput ke Gubernur Jabar, Eh Ternyata BeginiRahasia Jabatan Abadi di Kota Tasikmalaya: Ketika Kursi Lebih Setia dari Kepala Daerah!
“Indonesia masih butuh pahlawan-pahlawan dalam bentuk lain. Di pemerintahan, pahlawan itu adalah mereka yang bekerja sesuai tupoksinya dan menjaga amanah jabatan,” ungkapnya.
Diky Chandra menegaskan bahwa dirinya tidak akan menoleransi praktik yang mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. Termasuk permainan kotor dalam proses rotasi mutasi, khususnya jual beli jabatan.
“Kalau ada yang tahu dan bisa membuktikan adanya jual beli jabatan, ya seru, kita bongkar saja. Tapi tetap harus berdasarkan bukti dan saksi karena ini negara hukum,” sambungnya.
Menurut Diky, praktik jual beli jabatan akan berdampak panjang terhadap kualitas kinerja birokrasi.
Jabatan yang diperoleh dengan cara yang tidak profesional akan sulit diharapkan bisa bekerja dengan baik, sebab mereka cenderung mengejar pengembalian modal yang dikeluarkan.
“Kalau betul ada jual beli jabatan, berarti kita sedang menabung pekerja-pekerja yang tidak bekerja dengan kapasitas, tapi dengan uang. Ketika sudah bayar, pasti ada dorongan untuk mengambil lagi keuntungan dari anggaran yang dikelola. Itu berbahaya untuk masa depan Pemkot,” tegasnya.
Diky mengakui rotasi mutasi di Pemkot Tasikmalaya diterpa isu praktik yang tidak baik, namun belum ada bukti konkret yang bisa ditindaklanjuti.
Baca Juga:54 Orang Terluka dalam Insiden Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Sebagian Besar Pelajar2 Pipa PDAM Tirta Sukapura Tasikmalaya Putus Akibat Longsor, Pasokan Air ke Beberapa Wilayah Ditutup Sementara
Maka dari itu dirinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat atau pihak mana pun yang memiliki bukti kuat untuk melapor secara resmi agar dapat ditindak sesuai aturan.
“Saya senang kalau memang ada bukti nyata. Bukan untuk menzalimi siapa pun, tapi untuk memperbaiki pemerintahan kita. Kalau Pemkot diisi orang-orang yang salah cara mendapat jabatan, ya mustahil kita bisa maju,” tegasnya.