TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp230,25 miliar guna mempercepat perbaikan infrastruktur jalan mendapat dukungan penuh dari Fraksi PPP-PKS DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Fraksi gabungan ini menilai langkah pemerintah daerah tersebut merupakan inovasi fiskal yang berani dan dibutuhkan, bukan kebijakan yang tabu. Dukungan diberikan dengan catatan bahwa seluruh prosesnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua Fraksi PPP-PKS, Hidayat Muslim, menegaskan bahwa pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang terlarang atau mustahil dilakukan. Justru, menurutnya, kebijakan ini merupakan keniscayaan fiskal untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang layak.
Baca Juga:Masuk PNS Berprestasi Jabar, Dua ASN Kota Tasikmalaya Diuji Para Dosen Kampus TernamaKetua DPD Gerindra H Amir Mahpud Bersyukur Tokoh Jawa Barat Diangkat Jadi Wamendagri!
“Pinjaman daerah jangan dipandang sebagai hal yang pamali atau mustahil. Ini adalah inovasi fiskal untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, terutama dalam hal perbaikan infrastruktur yang sudah lama rusak,” ujar dia, Jumat (10/10/2025).
Hidayat menilai, dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, langkah eksekutif untuk membuka wacana pinjaman perlu diapresiasi. Tanpa terobosan seperti ini, katanya, perbaikan jalan hanya akan berjalan lambat dan tidak tuntas.
“Sudah bertahun-tahun kita hanya bisa memperbaiki jalan secara tambal sulam. Satu dua kilometer diperbaiki, tapi yang lain sudah rusak lagi. Kalau tidak ada inovasi dan keberanian, kondisi ini akan terus berulang,” tegasnya.
Fraksi PPP-PKS memberikan dukungan dengan syarat mutlak bahwa seluruh proses pinjaman harus ditempuh secara transparan, sesuai prosedur hukum, dan memiliki dasar regulasi yang kuat.
Menurut Hidayat, kekhawatiran sejumlah pihak yang menilai rencana ini berisiko seperti kasus di daerah lain adalah tidak relevan, karena peruntukan pinjaman Tasikmalaya berbeda.
“Di daerah lain pinjamannya digunakan untuk belanja pegawai. Sedangkan di Tasikmalaya, pinjaman ini khusus untuk belanja modal, yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Peruntukannya jelas dan sejalan dengan program nasional maupun provinsi,” paparnya.
Hidayat menegaskan bahwa kemampuan daerah untuk membayar cicilan pinjaman sudah diperhitungkan matang. Pemerintah daerah, katanya, memiliki sumber pendapatan yang cukup aman melalui Dana Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Baca Juga:Jenderal Asal Tasikmalaya Diangkat Jadi Wakil Menteri Dalam NegeriGP Ansor Jawa Barat Sebut Sapoe Sarebu Jadi Program Paling Aneh!
“Kita tidak perlu terlalu khawatir. Saat ini saja dana opsen kendaraan bermotor mencapai sekitar Rp70 miliar per tahun, dan kabarnya akan meningkat menjadi Rp76 miliar. Dana inilah yang akan digunakan untuk membayar cicilan pinjaman,” ungkapnya.