Ia juga menyebut, Gubernur Jawa Barat telah memberikan arahan agar dana opsen tersebut dimaksimalkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan. Dengan demikian, sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan tidak akan terdampak.
Hidayat Muslim menambahkan, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya soal betonisasi atau pengaspalan, tetapi juga bagian dari strategi penguatan ekonomi daerah.
“Kalau akses jalan membaik, potensi ekonomi akan ikut tumbuh. Mulai dari peningkatan PAD, geliat UMKM, hingga kemudahan akses masyarakat menuju rumah sakit. Ini bukan hanya urusan jalan mulus, tapi juga soal kesejahteraan,” ujarnya.
Baca Juga:Masuk PNS Berprestasi Jabar, Dua ASN Kota Tasikmalaya Diuji Para Dosen Kampus TernamaKetua DPD Gerindra H Amir Mahpud Bersyukur Tokoh Jawa Barat Diangkat Jadi Wamendagri!
Ia bahkan menyinggung kondisi jalan-jalan kabupaten yang disebut warga sebagai “jalan lecir, jalan geulis, jalan kaset” — istilah khas lokal untuk menggambarkan jalan yang rusak parah.
“Kalau jalan kabupaten bisa tersambung dengan jalur provinsi dari Papayan hingga ke jalan nasional di kawasan pantai selatan, maka potensi ekonomi Tasikmalaya akan meningkat signifikan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Asep, menilai rencana pinjaman ini realistis dan terukur. Ia mencontohkan, di daerah lain seperti Kabupaten Pangandaran, pinjaman digunakan untuk membayar belanja pegawai.
“Sementara di Tasikmalaya, pinjaman diarahkan untuk belanja modal, bukan pegawai. Kalau tidak meminjam, maka tidak ada ruang fiskal untuk membangun infrastruktur,” ujarnya.
Asep juga menilai, proyeksi pengembalian pinjaman selama lima tahun masih sangat memungkinkan. Salah satunya melalui peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor.
“Potensi pajak kendaraan di Singaparna saja mencapai sekitar 15 ribu unit. Kalau dikelola maksimal, pendapatan daerah bisa meningkat dan cicilan pinjaman bisa tertutup tanpa mengganggu sektor lain,” jelasnya. (Ujang Nandar)