Namun, di tengah proses pencairan ini, evaluasi kepemilikan aset tetap berjalan.
Bagi KPM yang mengalami perubahan status akibat kepemilikan aset, bantuan yang diterima pada tahap ini bisa menjadi yang terakhir.
Keputusan ini bertujuan untuk mengalihkan dana kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
Baca Juga:KA Pasundan Lebaran: Pilihan Mudik Ekonomis, Hadir Mulai 21 Maret 2025, Tarif Mulai Rp 88.000
Pemutakhiran data penerima bansos menjadi langkah penting dalam memastikan keadilan distribusi bantuan sosial.
Kepemilikan aset KPM yang mempengaruhi bansos harus diperhatikan dengan serius, karena hal ini bisa menjadi faktor utama dalam penghentian bantuan.
Oleh karena itu, KPM yang merasa masih layak menerima bansos perlu memahami kriteria yang ditetapkan pemerintah dan mengikuti proses survei dengan jujur.