JAKARTA, RADARTASIK.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa realisasi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2025 masih sesuai dengan target yang tertuang dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 2024.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi Pendapatan Negara hingga Februari 2025 tercatat mencapai Rp 316,9 triliun, yang merupakan 10,5 persen dari target APBN tahun ini.
Baca Juga:Bagaimana Desain Kemasan yang Baik Dapat Meningkatkan Penjualan?Wall Street Terus Berguncang, Perang Dagang Trump Semakin Memanas
Penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebesar Rp 240,4 triliun atau 9,7 persen dari target, dengan rincian penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun (8,6 persen dari target) dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp 52,6 triliun (17,5 persen dari target).
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp76,4 triliun, yang merupakan 14,9 persen dari target.
Menteri Keuangan juga menyoroti pola realisasi Pendapatan Negara yang tetap konsisten dari tahun ke tahun, dengan penurunan pada Januari dan Februari.
Penurunan ini disebabkan oleh koreksi harga komoditas penting seperti batu bara, minyak, dan nikel, yang memberi dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Selain itu, perubahan kebijakan seperti Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan penerapan restitusi yang signifikan pada awal tahun 2025 juga berkontribusi terhadap penurunan penerimaan.
Namun, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk mengoptimalkan pencapaian melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif guna mencapai target yang ditetapkan.
Dari sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari total pagu anggaran belanja tahun ini.
Baca Juga:Media Italia Sebut Thiago Motta Minta Maaf di Ruang Ganti Juventus Atas Kekalahan Kandang Terbesar Sejak 1967Urus Politik Klub, Giorgio Furlani Ingin Ada Direktur Sepak Bola AC Milan Selain Direktur Olahraga
Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp 211,5 triliun, yang merupakan 7,8 persen dari target, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 83,6 triliun (7,2 persen dari target) dan Belanja Non-K/L sebesar Rp 127,9 triliun (8,3 persen dari target).
Transfer ke Daerah juga tercatat cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 136,6 triliun atau 14,9 persen dari target.
Dalam laporan tersebut, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Keseimbangan Primer berada dalam posisi surplus sebesar Rp 48,1 triliun, sedangkan defisit tercatat sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).