TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Realisasi retribusi parkir Kota Tasikmalaya menjadi salah satu yang disorot dalam rapat DPRD dengan eksekutif di Kota Bandung dua hari lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan hasil evaluasi KPK, PAD Kota Tasik di bawah standar kota/kabupaten lain.
Salah satunya karena retribusi parkir meleset. Dari target Rp 3,6 miliar, hanya tercapai Rp 380-an juta saja.
Baca Juga:Soal Rapat di Bandung, Ini Penjelasan DPRD Kota TasikmalayaBantu Masyarakat Membutuhkan Lewat Janjian Bageur
“Sehingga perlu pendalaman rapat berikutnya. Maka kita di Komisi IV ada personel. Nanti kita evaluasi dan buka, Kita kan mau membangun pemerintahan, etika dan kondusivitas,” bebernya.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Aslim menuturkan sejumlah persoalan lain menjadi catatan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2022 bisa teratasi pada periode berikutnya.
“Banyaknya catatan berkaitan LKPJ 2022, kami minta supaya diperhatikan. Kita minta sinergitas supaya persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah bisa diurai,” ujarnya.
Pemkot Harus Proaktif
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menekankan eksekutif harus lebih proaktif. Terutama dalam merealisasikan program yang sudah direncanakan sesuai kalender waktu pelaksanaan.
“Supaya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang tertunda, atau tidak terimplementasikan,” katanya.
Ia menegaskan program pemerintah harus beriringan dengan pendistribusian keuangan dari sumbernya masing-masing.
Contohnya, dana transfer pusat dan provinsi yang memiliki tenggat waktu tersendiri dalam pelaksanaanya.
Baca Juga:Pesawat Marcheti Akan Menghiasi Taman Kota TasikmalayaPasukan Sudah Lengkap, PPP Kota Tasikmalaya Tinggal “Injak Gas”
“Makanya kemarin ada pertanyaan dalam rapat pembahasan itu, kenapa ada kegiatan sudah dialokasikan (tapi) tidak terealisasi,” tegas Ketua DPC PDIP tersebut.
Ketua Pansus LKPJ wali kota H Denny Romdhony menyayangkan pada rapat pembahasan itu tidak semua kepala OPD hadir.
Padahal, pihaknya ingin memintai klarifikasi atas sejumlah capaian kinerja eksekutif secara menyeluruh, yang tidak terealisasi di tahun lalu.
“Kami pun ingin memastikan bahwa di Pemkot tidak ada kubu-kubuan, semua ASN dari mulai Kadis,Kaban beserta jajaran semua Balad Pemkot,” ujar Denny.