Dalam situasi tersebut, sejumlah benda, termasuk botol air mineral, sandal, dan batu, terlihat dilemparkan ke arah area penjagaan. Petugas pun memperketat pengamanan. Setelah memasuki area gedung DPRD, massa kembali dihadang personel pengendalian massa (Dalmas) dan Brigade Mobil (Brimob). Petugas berupaya mencegah mahasiswa masuk ke ruang rapat paripurna.
Aksi saling dorong kembali terjadi di tengah desakan mahasiswa agar tuntutan mereka segera ditanggapi. Setelah berlangsung lebih dari dua jam, perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD akhirnya menemui mahasiswa untuk menerima aspirasi yang disampaikan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi BEM Se-Tasikmalaya Raya, Aday, menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan keamanan dan pelayanan publik.
Baca Juga:Gen Z Makin Sulit Dinasehati? Orang Tua Punya Peran PentingBeban Zaman Generasi Muda: Antara Potensi, Etika, dan Daya Juang di Tengah Arus Teknologi
Mahasiswa meminta Kapolres Tasikmalaya Kota meningkatkan upaya pemberantasan geng motor, menindak praktik penagihan utang oleh oknum debt collector ilegal, serta memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.
Mereka juga menuntut penyelesaian persoalan parkir, pembenahan kawasan Dadaha dan gedung kesenian, perbaikan penerangan jalan umum (PJU), serta realisasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
TUNTUT EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH
Tidak hanya menyampaikan persoalan daerah, mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan nasional. Mereka mendesak evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), penyaluran bantuan sosial, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mahasiswa meminta pemerintah memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Mereka turut menyoroti ketimpangan sosial, terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya beban biaya hidup, pelayanan kesehatan, serta konflik agraria.
Pemerintah diminta mengendalikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan, serta merealisasikan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Dalam bidang lingkungan, mahasiswa mendesak penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara serius, termasuk pengusutan pihak yang bertanggung jawab dan pemulihan lingkungan terdampak. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Selain itu, mahasiswa menuntut penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat, perlindungan hak konstitusional, serta penegakan hukum yang adil.
Baca Juga:Hari Santri Jadi Momentum SD Islam Al Misbah Perkuat Karakter SiswaGMNU Kota Tasikmalaya Kritik SiLPA APBD Kota Tasikmalaya 2025 yang Jadi Temuan BPK
Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Daerah (Asda) I Setda Kota Tasikmalaya, Ade Hendar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengoordinasikan berbagai tuntutan mahasiswa sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.