Ade menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, di antaranya pembenahan sarana publik, khususnya gedung kesenian, perlindungan lingkungan hidup, pelayanan sosial bagi masyarakat terlantar, serta penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) melalui tim terpadu.
Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pengelolaan sampah di Ciangir dan memastikan setiap program memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan kepolisian dalam meningkatkan keamanan dan mencegah kekerasan di jalanan.
Terkait dugaan kekerasan dan praktik penagihan utang yang merugikan masyarakat, pemerintah juga menekankan pentingnya tindak lanjut sesuai kewenangan, perlindungan terhadap korban dan saksi, serta penyediaan akses pengaduan tanpa intimidasi.
Baca Juga:Gen Z Makin Sulit Dinasehati? Orang Tua Punya Peran PentingBeban Zaman Generasi Muda: Antara Potensi, Etika, dan Daya Juang di Tengah Arus Teknologi
Ade turut menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditangani secara terarah.
Sementara itu, Wakil Pimpinan DPRD Kota Tasikmalaya, Heri Ahmadi, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa. DPRD, kata dia, akan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, melalui fungsi dan kewenangan lembaga legislatif.
Heri juga menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa terkait evaluasi fasilitas publik, penanggulangan kemiskinan, persoalan ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial perlu menjadi perhatian. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta mendorong keterbukaan informasi publik. (ujg)