TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (28/10/2026). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan daerah dan nasional, mulai dari penanganan sampah, aksi geng motor, kemiskinan, hingga evaluasi program pemerintah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mengkritik kinerja Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadan dan Wakil Wali Kota Diky Candra. Mereka menilai sejumlah persoalan mendasar di Kota Tasikmalaya masih membutuhkan penanganan serius.
Kritik disampaikan melalui orasi dan spanduk yang menyindir aktivitas olahraga lari yang kerap dikaitkan dengan wali kota. Salah satu spanduk bertuliskan, Rek nepi iraha lari wae? Rek ceremony mah ulah jadi wali kota! yang berarti, sampai kapan hanya berlari? Jika hanya untuk kegiatan seremonial, jangan menjadi wali kota.
Baca Juga:Gen Z Makin Sulit Dinasehati? Orang Tua Punya Peran PentingBeban Zaman Generasi Muda: Antara Potensi, Etika, dan Daya Juang di Tengah Arus Teknologi
Mahasiswa menegaskan bahwa kepala daerah harus lebih fokus menyelesaikan persoalan masyarakat daripada sekadar menghadiri kegiatan seremonial. Persoalan sampah menjadi salah satu isu utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya belum memberikan hasil yang memuaskan dan masih menjadi keluhan masyarakat.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah daerah dan kepolisian memperkuat upaya menjaga keamanan, khususnya dalam mencegah aksi geng motor dan tindak kriminalitas di jalanan.
Mahasiswa turut menyinggung peristiwa yang menewaskan dua orang dalam kejadian terkait geng motor pada bulan sebelumnya. Mereka meminta kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar peristiwa serupa tidak terulang.
Situasi aksi sempat memanas setelah massa menunggu lebih dari satu jam tanpa ditemui perwakilan Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun DPRD Kota Tasikmalaya.
Mahasiswa kemudian mendesak agar aspirasi mereka segera diterima. Ketegangan meningkat hingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas gabungan yang berjaga di depan gerbang gedung DPRD.
Petugas dari kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan TNI berupaya menghalau massa agar tidak memasuki gedung. Mahasiswa beberapa kali berusaha membuka gerbang. Mereka kemudian menggunakan tali untuk menarik gerbang hingga akhirnya berhasil membukanya.