PANGANDARAN, RADSIK – Perayaan Milangkala Kabupaten Pangandaran ke-14 tetap berjalan di tengah kritik publik.
Namun, kemeriahan hari jadi daerah itu diingatkan agar tidak berubah menjadi ajang menghamburkan anggaran. Efisiensi, manfaat ekonomi, dan dampak terhadap pariwisata harus menjadi ukuran utama setiap kegiatan.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengatakan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran telah berkoordinasi untuk menyepakati arah pelaksanaan peringatan hari jadi tersebut.
Baca Juga:Kemiskinan Kota Tasikmalaya Turun ke 9,34 Persen, Viman: Berkat Kerja Kompak Bersama Seluruh PihakListriknya Terang, PAD-nya Remang-Remang
Salah satu penekanannya, seluruh rangkaian kegiatan harus digelar secara bersahaja tanpa kemewahan berlebihan.
Menurut dia, polemik yang muncul di tengah masyarakat, terutama terkait agenda panggung musik dan hiburan massal, perlu dilihat secara proporsional.
Asep menjelaskan, kegiatan hiburan berskala besar itu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan didukung pihak eksternal, di antaranya Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Bank bjb.
Meski demikian, DPRD tetap mengingatkan agar setiap kegiatan diselenggarakan secara adaptif dan tidak kehilangan esensi peringatan hari jadi.
Sebab, kemeriahan tidak semestinya hanya diukur dari megahnya panggung atau ramainya hiburan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Konsep kesederhanaan diharapkan menjadi fondasi utama dalam setiap gelaran perayaan tanpa mengurangi nilai historis serta esensi peringatan itu sendiri,” ujar Asep, Kamis (15/10/2026).
Ia mencontohkan kegiatan yang sebelumnya digelar jajaran TNI.
Peringatan dikemas melalui olahraga dan pertunjukan seni budaya lokal yang dinilai tetap mampu menarik perhatian masyarakat tanpa harus mengedepankan kemewahan.
Baca Juga:Jangan Biarkan Kebaikan Terpecah! Zikir Bersama Jadi Ikhtiar Satukan Pedagang Pasar Cikurubuk Kota TasikmalayaAMI: Kritisnya Kapan-Kapan!
“Prinsipnya, kemeriahan sebuah acara tidak harus diukur dari besarnya biaya yang digelontorkan, melainkan dari bobot nilai yang dibawanya,” katanya.
DPRD Pangandaran pun menetapkan dua hal yang perlu menjadi tolok ukur penyelenggaraan acara.
Pertama, kegiatan harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama pelaku usaha lokal.
Kedua, agenda tersebut harus memberikan kontribusi terhadap daya tarik pariwisata Pangandaran secara berkelanjutan.
Dengan ukuran itu, setiap acara diharapkan tidak berhenti pada keramaian sesaat.
Perputaran uang bagi pedagang, peluang usaha bagi warga, serta dampak terhadap kunjungan wisatawan harus menjadi bagian dari manfaat yang ditinggalkan.