Ia mendorong adanya nota kesepahaman atau MoU yang jelas. Isinya harus menjelaskan hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme penerimaan daerah dan bentuk manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Jangan sampai pemerintah baru sibuk membicarakan pendapatan setelah pengeboran selesai dan pembangkit mulai menghasilkan listrik.
Sebab, ketika proyek sudah berjalan, posisi tawar daerah bisa menjadi persoalan tersendiri jika sejak awal hak dan kewajibannya tidak dirumuskan dengan terang.
Baca Juga:Jangan Biarkan Kebaikan Terpecah! Zikir Bersama Jadi Ikhtiar Satukan Pedagang Pasar Cikurubuk Kota TasikmalayaAMI: Kritisnya Kapan-Kapan!
Dalam proyek energi, angka megawatt memang penting. Begitu juga target produksi dan pasokan listrik.
Tetapi bagi pemerintah daerah, ada angka lain yang semestinya tidak kalah penting: berapa rupiah yang masuk ke kas daerah, berapa manfaat ekonomi yang diterima warga, dan bagaimana lingkungan tetap terjaga.
Kalau semua itu sudah dihitung, dibuka kepada publik, dan disepakati secara jelas, pembangunan akan memiliki fondasi yang lebih kuat.
Sebaliknya, jika yang disampaikan baru potensi energi dan janji investasi, masyarakat wajar meminta penjelasan lebih jauh.
Pembangunan tidak cukup hanya menjanjikan masa depan yang terang. Ia juga harus menunjukkan siapa yang akan menikmati terang itu.
Sebagaimana diketahui, Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Galunggung telah masuk dalam 14 wilayah kerja yang dilelang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus lalu.
Panas bumi dari kawasan Gunung Galunggung direncanakan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi yang listriknya akan dijual kepada PLN.
Baca Juga:Ketidakharmonisan Viman-Diky Jadi Sorotan, ASN Terancam Terjebak Kubu-KubuanDinasti Literasi Komunitas Cermin Tasikmalaya, Wariskan Pengetahuan Bukan Kekuasaan
Peluang itu tentu menarik. Energi panas bumi bisa menjadi bagian dari pengembangan energi bersih sekaligus membuka kesempatan ekonomi baru.
Namun, peluang tetap harus dihitung dengan cermat. Karaha sudah memberikan pengalaman bahwa keberhasilan menghasilkan listrik dan besarnya manfaat ekonomi bagi daerah merupakan dua hal yang perlu dilihat secara terpisah.
Kini Galunggung menawarkan kesempatan baru. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bisa belajar dari pengalaman tersebut, terutama dalam memastikan kajian lingkungan, transparansi pendapatan, dan kepastian manfaat bagi masyarakat.
Jangan sampai kelak Galunggung menghasilkan energi besar, tetapi pemerintah daerah masih harus mengajukan pertanyaan yang sama seperti hari ini.
Sebab, yang dibutuhkan Tasikmalaya bukan hanya bumi yang panas. Yang dibutuhkan juga komitmen yang jelas, lingkungan yang terjaga, dan pendapatan daerah yang benar-benar terasa.