TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ketidakharmonisan hubungan Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan dan Wakil Wali Kota Diky Candra dinilai bukan sekadar persoalan komunikasi di lingkaran elite pemerintahan.
Jika terus berlarut, friksi di pucuk pimpinan daerah itu berpotensi mengganggu koordinasi birokrasi, memperlambat pelayanan publik, hingga mengaburkan arah pembangunan Kota Tasikmalaya.
Sekretaris Daerah Generasi Muda NU Kota Tasikmalaya, Deden Faiz Taptazani, menilai konflik antara kepala daerah dan wakilnya tidak boleh dibiarkan menjadi tontonan politik yang justru mengorbankan kepentingan masyarakat.
Baca Juga:Dinasti Literasi Komunitas Cermin Tasikmalaya, Wariskan Pengetahuan Bukan KekuasaanKetika Petarung Tarung Derajat Naik Vespa di Kota Tasikmalaya: Kalem, Ramah dan Penuh Santun
Menurut dia, salah satu dampak yang perlu diwaspadai ialah munculnya kubu-kubuan di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
“Ketika hubungan pimpinan tidak harmonis, ASN berisiko terjebak dalam situasi serba salah saat menjalankan tugas pemerintahan,” paparnya, Senin (12/10/2026).
ASN, mulai dari kepala dinas hingga staf, semestinya bekerja berdasarkan aturan dan kepentingan publik.
Namun, ketegangan di level pimpinan dapat memunculkan kekhawatiran bahwa kedekatan dengan salah satu pihak akan memengaruhi posisi maupun karier mereka.
Situasi tersebut berpotensi membuat ASN lebih memilih bermain aman ketimbang mengambil keputusan secara cepat dan profesional.
Akibatnya, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) bisa menjadi kaku, sementara tanggung jawab pelayanan berisiko saling dilempar.
Deden juga menyoroti dampak ketidakharmonisan tersebut terhadap penataan kota dan pelayanan masyarakat.
Baca Juga:Viman Jawab Emosi Diky yang Meledak soal Penataan Dadaha Kota Tasikmalaya!Lumiland Dadaha Resmi Dibuka, Wali Kota Tasik Bidik Efek Ekonomi dan Puluhan Ribu Siswa Bisa Masuk Gratis
Dinamika penataan kawasan Dadaha, misalnya, menjadi salah satu persoalan yang memperlihatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang solid di lingkungan pemerintah daerah.
Menurut dia, kebijakan publik membutuhkan perencanaan matang, pembagian tugas yang jelas, serta kesamaan arah di antara para pemimpin.
“Tanpa itu, pelaksanaan program berisiko berjalan tidak sinkron dan menimbulkan persoalan baru di lapangan,” terangnya.
Padahal, masyarakat membutuhkan pemerintah yang sigap menyelesaikan persoalan sehari-hari, mulai dari penanganan sampah, perizinan, hingga penyediaan dan pemeliharaan fasilitas publik.
“Pelayanan tersebut tidak boleh kehilangan fokus hanya karena persoalan komunikasi di antara pimpinan daerah,” tegasnya.
Persoalan lainnya menyangkut keberlanjutan visi dan misi pemerintahan.
Viman dan Diky memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan janji politik yang disampaikan kepada masyarakat diterjemahkan menjadi program konkret.