Dan di sinilah persoalannya menjadi menarik. Sebab komunikasi pemerintahan bukan hanya soal surat masuk dan surat keluar. Bukan hanya soal undangan resmi. Kadang komunikasi justru dimulai dari percakapan sederhana: “Apa yang dirasakan masyarakat?”. Lalu pemerintah menjawab: “Ini yang sedang kami kerjakan.”.
Pemerintah tentu memiliki ukuran kinerja sendiri. Ada program. Ada target. Ada anggaran. Ada laporan. Ada indikator. Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri secara resmi menyebut sejumlah program prioritas, antara lain Tasik GEMAS, Tasik Pintar dan Tasik Melayani.
Pemerintah juga menyatakan pada semester II 2026 perlu mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan kolaborasi, mengoptimalkan pendapatan daerah dan memastikan anggaran memberi manfaat nyata kepada masyarakat.
Baca Juga:Bukan Mengadili, NU Ingin Mendengar!Ketika PCNU Ikut Membuka Rapor Wali Kota Tasikmalaya!
Tetapi masyarakat memiliki ukuran yang berbeda. Jalan yang rusak tidak dibaca sebagai indikator. Ia dibaca sebagai perjalanan yang tidak nyaman. Pelayanan lambat tidak dibaca sebagai tabel.
Ia dibaca sebagai waktu yang terbuang. Program ekonomi tidak dibaca sebagai dokumen. Ia dibaca dari apakah usaha warga benar-benar bergerak.
Di situlah laporan pemerintah dan pengalaman masyarakat perlu dipertemukan. Karena NU memiliki jaringan sosial yang panjang. Ada pesantren. Ada madrasah. Ada masjid. Ada Banom. Ada jamaah. Ada masyarakat yang sehari-hari berhadapan langsung dengan persoalan kota.
Maka suara yang masuk ke NU bukan hanya suara pengurus. Setidaknya begitulah yang ingin dibawa PCNU ke meja pemerintah.“Ini yang kami dengar dari masyarakat. Bagaimana pemerintah menjawabnya?”
Undang-undang pemerintahan daerah sendiri memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk melalui konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi dan pengawasan.
Jadi, masyarakat bertanya bukan berarti pemerintah sedang diserang. Organisasi masyarakat menyampaikan kritik juga tidak otomatis berarti menjadi lawan politik.
Kadang kritik justru muncul karena masih ada harapan. Mungkin ini bagian terpentingnya. PCNU tidak sedang membuka sekolah baru. Tidak ada papan tulis. Tidak ada kapur. Tidak ada wali kelas.
Baca Juga:GIMANA NASIB AKAL SEHAT!Soal Dewas RSUD, Heri Ahmadi: Kata Sekda Boleh Cenah!
Dan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan bukan murid yang harus berdiri di depan kelas. Rapor itu metafora. Yang hendak dibuka adalah pengalaman masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.