Itu namanya jembatan. Dan jembatan memang dibuat untuk menghubungkan dua sisi. Ada anggapan bahwa kalau organisasi masyarakat mengkritik pemerintah, berarti sedang berseberangan dengan pemerintah.
Belum tentu. Kritik bisa saja justru bentuk kepedulian. Pemerintah yang tidak pernah dikritik belum tentu pemerintah yang sempurna. Bisa saja masyarakatnya yang sudah malas bicara.
Sebaliknya, pemerintah yang sering ditanya juga tidak otomatis pemerintah yang gagal. Bisa saja masyarakatnya memang masih peduli.
Baca Juga:Ketika PCNU Ikut Membuka Rapor Wali Kota Tasikmalaya!GIMANA NASIB AKAL SEHAT!
Karena itu, forum PCNU akan menjadi lebih bermakna apabila pertanyaan yang muncul berbasis data, program, dan pengalaman masyarakat.
Bukan sekadar perasaan. Bukan sekadar gosip. Bukan sekadar tepuk tangan. Ini yang menarik. Birokrasi punya laporan. Masyarakat punya pengalaman. Birokrat melihat angka pelayanan. Warga melihat apakah pelayanan itu benar-benar terasa.
Pemerintah melihat program. Masyarakat melihat hasil. Kadang keduanya sama. Kadang berbeda. Kalau berbeda, justru di situlah dialog diperlukan. Bukan untuk mencari siapa yang paling benar.
Tetapi untuk mencari mengapa angka pemerintah dan pengalaman masyarakat bisa berbeda. Lalu Wali Kotanya? Nah. Ini bagian paling menarik. Kalau PCNU ingin menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, maka jembatan itu sebaiknya dilewati dua arah.
Masyarakat menyampaikan. Pemerintah menjawab. Karena itu, kalau Viman Alfarizi Ramadhan hadir sendiri, tentu dialognya akan lebih langsung.
Wali kota bisa memaparkan sendiri capaian pemerintahannya. Program yang sudah selesai bisa dijelaskan. Program yang belum selesai bisa diterangkan. Kritik yang dianggap tidak tepat bisa diluruskan.
Dan kritik yang memang benar bisa dicatat sebagai pekerjaan rumah. Itu jauh lebih sehat. Sebab forum evaluasi tidak harus berakhir dengan nilai merah.
Baca Juga:Soal Dewas RSUD, Heri Ahmadi: Kata Sekda Boleh Cenah!Asep MP: Tanyakan ke BKPSDM!
Bisa juga berakhir dengan daftar pekerjaan. Tentu tidak. PCNU tidak tiba-tiba berubah menjadi sekolah. Banom NU juga tidak mendadak menjadi guru.
Dan Wali Kota Tasikmalaya bukan murid yang harus berdiri di depan kelas. Tetapi kalau masyarakat punya pertanyaan, siapa yang salah kalau mereka ingin mendengar jawabannya langsung?
Pemerintah punya rapor versi pemerintah. Ada LPPD. Ada LKPJ. Ada mekanisme EPPD. DPRD juga mempunyai fungsi pengawasan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.