TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Ada yang namanya ulang tahun. Ada juga yang namanya anggaran ulang tahun. Keduanya kadang tidak akur.
Tanggal 17 Oktober nanti Kota Tasikmalaya genap berusia 25 tahun. Seperempat abad sebagai daerah otonom. Usia yang mestinya dirayakan. Tetapi uangnya mesti dihitung.
Di situlah cerita Hari Jadi Kota Tasikmalaya tahun ini menjadi menarik. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Asep Goparullah sudah memberi tanda yang cukup jelas: perayaan tahun ini dibuat sederhana.
Baca Juga:Politik Senyum Arief Arseha!Jalan Panjang Nurul Awalin!
Bukan karena kotanya tidak punya alasan untuk berpesta. Alasannya lebih sederhana lagi: anggarannya terbatas.
Asep menyebut sejumlah kegiatan yang membutuhkan biaya besar tidak akan digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Kerja sama dengan televisi swasta maupun pihak lain yang membutuhkan anggaran besar juga ditiadakan.
Dan satu kata yang paling tegas dari Sekda: helaraan tidak ada. Kegiatan di kecamatan tetap berjalan. Tetapi sederhana. Makna Hari Jadi, kata Asep, justru yang harus dijaga.
Bukankah ulang tahun memang tidak selalu harus dengan panggung besar? Kadang yang penting bukan berapa banyak lampu yang menyala.
Tetapi berapa banyak warga yang merasa ikut dinyalakan. Namun, ternyata kalender Hari Jadi Pemkot tidak hanya berisi kata “sederhana”.
Dari sisi Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Hari Jadi ke-25 justru sedang dirancang menjadi momentum yang memiliki banyak isi.
Pada 2 September lalu, Viman bahkan membawa konsep itu ke Jakarta. Ia beraudiensi dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif RI.
Baca Juga:Soal Guru Terseret Kasus Unsoed, Kepala Sekolah Sebut Tak Ada Penggeledahan, WY Berstatus SaksiDosen Unsil Kembangkan Metode Menulis Bahasa Inggris untuk Siswa Sekolah Dasar di SDN 01 Purbaratu
Pembahasannya bukan soal panggung musik. Bukan pula soal siapa penyanyi yang akan didatangkan. Tetapi soal Cek Kesehatan Gratis dan UMKM.
Pemkot merencanakan CKG di Asia Plaza pada 17–20 Oktober 2026, pukul 12.00 sampai 20.00 WIB. Kegiatan itu akan dirangkai dengan bazar UMKM lokal.
Jadi, di satu sisi ada “hemat”. Di sisi lain ada “manfaat”. Mungkin ini bukan dua kebijakan. Mungkin hanya dua bahasa untuk satu kebijakan.
Bahasa Sekda: jangan boros. Bahasa wali kota: kalau sudah keluar biaya, harus ada manfaat.
Itu justru menarik. Sebab pemerintah daerah memang tidak harus memilih antara sederhana atau bermanfaat. Yang harus dipilih adalah kegiatan yang sederhana sekaligus bermanfaat.