Viman juga meminta Dewas menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Dewas, kata dia, harus mampu menjadi sistem peringatan dini atau early warning sekaligus ikut mendorong penyelesaian persoalan (problem solving).
Ia mengingatkan agar setiap keluhan masyarakat tidak berhenti pada pencatatan atau laporan semata. Persoalan yang muncul berulang harus ditelusuri hingga akar masalahnya.
“Kalau ada keluhan masyarakat yang berulang, jangan cuma menghitung jumlah pengaduannya, cari akar masalahnya. Kalau pelayanan lambat, lihat proses bisnisnya,” tegasnya.
Baca Juga:Kadin Mempersatukan Tiga Orang yang Dulu Berbeda, Kini Menjadi Satu Meja!Ketua dan Sekretaris SC Mukota Kadin Kota Tasikmalaya Pamit !
Namun demikian, Viman mengingatkan Dewas tetap harus memahami batas kewenangannya. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi intervensi terhadap teknis operasional rumah sakit.
“Batas kewenangannya harus jelas. Dewas bukan ‘Direktur kedua’. Direktur tetap memimpin operasional, sementara Dewas mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan nasihat dan rekomendasi. Bangun check and balance yang sehat,” pesannya.
Penguatan tata kelola RSUD dr. Soekardjo tersebut, lanjut Viman, juga harus berjalan searah dengan program prioritas Pemkot Tasikmalaya, termasuk Tasik GEMAS. Hal itu sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera.
Di akhir amanatnya, Viman menitipkan tiga hal kepada Dewas periode 2026-2031. Yakni menjaga integritas, independensi, serta keberpihakan terhadap pelayanan masyarakat.
“Masyarakat tidak butuh titel Dewasnya, pemerintah juga tidak butuh sekadar rapat dan laporan. Yang kita butuhkan adalah dampaknya. Apa yang menjadi lebih baik di RSUD dr. Soekardjo setelah Saudara berada di dalamnya,” pungkasnya.(Firgiawan)