“Upaya peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penguatan kemandirian fiskal daerah harus dibangun dengan memperkuat basis ekonomi dan, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, tanpa semata-mata menambah beban kepada masyarakat,” tegas Sri Wahyuni Utami.
Fraksi Nasdem juga menyoroti realisasi APBD pada semester pertama 2026. Berdasarkan penyampaian Pemprov Jabar, realisasi pendapatan mencapai Rp12,87 triliun atau 42,74 persen, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp11,99 triliun atau 40,19 persen.
Fraksi Nasdem menilai capaian tersebut tidak cukup dievaluasi berdasarkan persentase serapan. Kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan program, efektivitas pengelolaan anggaran, serta manfaat yang diterima masyarakat juga harus menjadi ukuran.
Baca Juga:Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Gebrak Sukarame, Gelar Lomba Rakyat Semarakkan KemerdekaanSembilan Atlet Pasundan Muaythai Academy Tasikmalaya Bawa Pulang 9 Medali dari Kejurnas di Kota Bekasi
“Kami menilai angka serapan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi persentase. Evaluasi harus mencakup kualitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan, efektivitas pengelolaan anggaran, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Sorotan juga diarahkan pada kenaikan belanja daerah dalam Ranperda PAPBD 2026. Belanja daerah meningkat dari Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun atau bertambah Rp991,55 miliar atau 3,32 persen.
Kenaikan tersebut terjadi ketika target pendapatan justru turun Rp2,27 triliun. Karena itu, Fraksi Nasdem meminta Pemprov Jabar memberikan penjelasan mengenai dasar, urgensi, dan kebutuhan yang melandasi tambahan belanja hampir Rp1 triliun tersebut.
Fraksi Nasdem juga mencermati kenaikan belanja modal sebesar Rp550,04 miliar atau 10,87 persen. Pemprov Jabar diminta memastikan setiap tambahan belanja modal memiliki dasar kebutuhan yang jelas, sesuai skala prioritas, serta memiliki target output dan outcome yang terukur.
“Jangan sampai peningkatan belanja hanya menambah nilai anggaran, tetapi belum memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi Nasdem mengapresiasi pemenuhan mandatory spending, termasuk alokasi belanja pendidikan sebesar 32,23 persen. Namun, pemenuhan persentase anggaran tersebut dinilai bukan tujuan akhir.
Anggaran harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, konektivitas dan infrastruktur, serta kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat.
Baca Juga:Gelorakan Gerakan Langit Biru, Partai Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Bersihkan Jalan dan Tanam Puluhan PohonPangdam III/Siliwangi Terima Kunjungan Paskibraka Jawa Barat 2026
Kombinasi penurunan pendapatan dan peningkatan belanja membuat Ranperda PAPBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp3,26 triliun.
Fraksi Nasdem meminta Pemprov Jabar menjelaskan strategi menjaga keseimbangan fiskal, termasuk memastikan sumber pembiayaan defisit jelas, terukur, sehat, dan tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan pada masa mendatang.