TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tasikmalaya mendorong satuan kerja mitra untuk menjadikan integritas sebagai bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tidak menjadi satu-satunya tujuan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sharing Session Island of Integrity yang digelar di Ruang Rapat Eks Vera KPPN Tasikmalaya, Selasa, 26 Agustus 2026. Kegiatan itu sekaligus dirangkaikan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode Agustus 2026.
Sebanyak 11 satuan kerja mitra dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar mengikuti kegiatan tersebut. Pesertanya berasal dari sejumlah instansi, di antaranya pengadilan, kantor pertanahan, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga lembaga pemasyarakatan.
Baca Juga:EMAS di Ambang Masuk GDX! Siap Dapat Inflow hingga US$119 Juta, PSAB Terancam TerdepakHonda Modif Contest 2026 Bandung Bikin Ciwalk Bergemuruh, 154 Modifikator Adu Kreativitas
Kepala KPPN Tasikmalaya, Zaenal Abidin, mengatakan, berbagai peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah daerah menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
“Integritas harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan sekadar pencapaian predikat semata. KPPN tergerak dan berkewajiban untuk menyebarkan virus integritas kepada seluruh stakeholder mitra kerja APBN,” ujar Zaenal.
Melalui forum tersebut, KPPN Tasikmalaya membagikan praktik baik pembangunan Zona Integritas kepada satuan kerja mitra. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran KPPN sebagai financial advisor dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.
Zaenal juga mendorong satuan kerja untuk mengembangkan inovasi yang sederhana, namun mampu memberikan dampak terhadap efektivitas pekerjaan dan kualitas pelayanan. Satker pun dipersilakan mereplikasi inovasi yang telah dikembangkan KPPN Tasikmalaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pada sesi pemaparan, Kepala Seksi Bank KPPN Tasikmalaya, Aminah membagikan pengalaman pembangunan Zona Integritas. Ia menekankan, predikat WBK maupun WBBM harus dibarengi dengan konsistensi dalam menjaga integritas, menjalankan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan.
“WBK dan WBBM bukanlah sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata perbaikan pelayanan,” katanya.
Selain membahas pembangunan Zona Integritas, kegiatan tersebut juga menyoroti penguatan kualitas pelaksanaan anggaran. Pejabat Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Dicky Muhamad Sidik mendorong satuan kerja mengoptimalkan pembayaran digital melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS), dan Digipay Satu.