PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Insiden putusnya tali sling Jembatan Pongpet di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, saat peresmian pada Minggu (30/8/2026) menuai sorotan. Aktivis sosial Pangandaran Ridwan Fauzi mendesak dilakukan audit independen untuk memastikan penyebab kejadian dan menjamin keselamatan masyarakat.
Ridwan menilai insiden tersebut menyentuh tanggung jawab pemerintah dalam memastikan infrastruktur yang digunakan masyarakat memenuhi standar keselamatan.
“Pembangunan oleh unsur TNI tidak melepaskan kewajiban standar teknis keselamatan konstruksi dan pengawasan beban,” kata Ridwan dalam dalam pernyataan sikapnya, Selasa (1/9/2026).
Baca Juga:Ratusan Warga Perum BMM Tasikmalaya Meriahkan HUT RI dengan Fun Walk dan KarnavalSiswa MAN 1 Tasikmalaya Juara OBA Jabar, Syifa Auliya Lolos Nasional
Ia mendorong audit independen terhadap spesifikasi material, perhitungan beban, kualitas angkur, hingga prosedur peresmian jembatan.
“Pemerintah dan pihak terkait harus bertanggung jawab. Jangan hanya berhenti pada klarifikasi. Keselamatan rakyat bukan komoditas yang bisa diganti dengan permintaan maaf,” tegas Ridwan Fauzi, aktivis sosial Pangandaran,
Menurut Ridwan, jembatan seharusnya menjadi sarana konektivitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, aspek keselamatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan maupun penggunaannya.
“Dalam pemikiran utilitarianisme, setiap kebijakan publik harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam perspektif Islam, pembangunan harus berpijak pada maṣlaḥah (kemaslahatan, red) dan kehati-hatian,” katanya.
Ridwan juga menyoroti proses peresmian jembatan yang berlangsung dalam suasana penuh euforia. Menurut dia, kegiatan seremonial tidak boleh mengesampingkan aspek keselamatan dan kesiapan infrastruktur.
“Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap etika tanggung jawab publik. Kekuasaan, baik sipil maupun militer, seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya. Ketika infrastruktur yang baru diresmikan langsung bermasalah, yang runtuh bukan hanya tali sling, melainkan kepercayaan publik terhadap komitmen pembangunan,” ucapnya.
Ia menilai antusiasme warga yang memadati jembatan menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan infrastruktur tersebut. Namun, kondisi itu juga harus diimbangi dengan pengawasan kapasitas dan koordinasi antarlembaga.
Baca Juga:Tak Lagi Menunggu Masyarakat Datang, RSUD dr Soekardjo Hadir Menyapa Lewat Program Sapa SehatKKN Muhammadiyah Aisyiyah Kelompok 83 Gelar Sosialisasi Parenting di RA Al Hidayah
“Kami mendesak empat langkah konkret. Pertama, evaluasi teknis menyeluruh dan perbaikan segera dengan standar yang lebih ketat serta melibatkan tenaga ahli independen. Kedua, transparansi penuh hasil audit dan sanksi administratif bila terbukti ada kelalaian. Ketiga, sosialisasi kapasitas beban yang lebih efektif serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan infrastruktur. Keempat, perubahan paradigma: prioritas pembangunan harus pada keamanan dan keberlanjutan, bukan sekadar seremonial,” jelasnya.