“Anjuran itu isinya fakta-fakta pada saat persidangan, kemudian mediator memberikan anjuran sesuai yang terbaik pada saat mediasi,” katanya.
Deni menegaskan, Disnaker berada di posisi sebagai mediator, bukan pembela perusahaan maupun pekerja. Dinas berupaya mempertemukan kepentingan kedua pihak sebelum sengketa masuk ke meja pengadilan.
“Dinas itu sebagai jembatan penghubung. Kita tidak berpihak kepada salah satu, tetapi di tengah-tengah,” ucapnya.
Baca Juga:Geger di Sungai Ciloseh! Jenazah Pria Tanpa Identitas Ditemukan dengan Wajah HancurEnjang Bilawini Pasti Mulus Dapat Tiket PPP Maju di Pilwalkot Tasikmalaya, Koalisi Jadi Kunci
Menurut dia, pihaknya berupaya meluruskan kebijakan perusahaan sekaligus mengakomodasi aspirasi dan tuntutan pekerja untuk mencari titik temu melalui pembahasan secara kekeluargaan.
Jika salah satu pihak tidak menerima hasil mediasi maupun anjuran Disnaker, Deni menyebut pihaknya tidak dapat menghalangi langkah hukum selanjutnya.
Diky sendiri menyatakan akan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk memperjuangkan hak-haknya.
Deni mengakui, sejauh ini kasus perselisihan hubungan industrial yang sampai berlanjut ke PHI dari proses Disnaker Kota Tasikmalaya masih relatif sedikit.
“Kalau sampai ke PHI, silakan. Itu haknya,” ujarnya.
Dengan demikian, polemik PHK Diky kini tinggal menunggu anjuran Disnaker.
Jika tidak ada titik temu setelah anjuran tersebut, sengketa yang semula berada di meja mediasi berpotensi bergeser ke meja hijau.
Di titik itu, dalil masing-masing pihak tidak lagi cukup sekadar disampaikan, tetapi harus diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. (rezza rizaldi)