“TPP sedang dalam proses pembahasan. Kemungkinannya ada penyesuaian karena memang TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ya bahkan bisa sampai 40 persen. Tapi masih dibahas kok belum final,” bebernya.
Meski demikian, Asep menegaskan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, efisiensi lebih diarahkan pada kegiatan yang dinilai belum mendesak.
Ia mencontohkan pengadaan atribut kegiatan, jaket, maupun sejumlah kegiatan sosialisasi yang tidak memiliki urgensi tinggi akan ditunda terlebih dahulu. Sementara program pemberdayaan masyarakat tetap diupayakan berjalan.
Baca Juga:Imbalan 5% Tidak Berubah, Vendor Desak Pembentukan Satgas Penertiban Parkir di Kota TasikmalayaKasus Diare Kota Tasikmalaya Tembus 11.115, Ada yang Karena Seblak Pedas
“Yang paling penting pelayanan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana. Yang kita tangguhkan adalah kegiatan yang tidak terlalu prioritas,” tegasnya.
Sementara itu, pembahasan terkait pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD baru akan dilakukan setelah pembahasan prognosis dan APBD Perubahan selesai. Pemerintah akan melihat kembali ruang fiskal yang tersedia sebelum memutuskan ada atau tidaknya penyesuaian anggaran pokir.
Di sektor infrastruktur, pembangunan baru dipastikan sangat terbatas. Pemerintah lebih memprioritaskan pemeliharaan jalan pada titik-titik yang dianggap paling mendesak melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkot Tasikmalaya kini dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Ketika pendapatan belum mampu mengejar target, setiap rupiah belanja harus semakin selektif agar pelayanan publik tetap berjalan dan APBD tidak sekadar menjadi daftar panjang rencana yang tersandung realisasi. (Rezza Rizaldi)