Dalam tradisi pemerintahan, naskah pidato sering merupakan hasil kerja bersama antara penyusun naskah dan pejabat yang menyampaikannya.
Yang pasti, ketika kalimat itu diucapkan di podium, tanggung jawab komunikasinya berada pada orang yang menyampaikannya.
Sesungguhnya persoalannya bukan pada babi. Bukan pula pada kera. Persoalannya adalah ketepatan memilih simbol. Dalam komunikasi politik, simbol jauh lebih sensitif daripada maksud.
Baca Juga:Nanang Aci Akhirnya Sampai: Dari Plt Abadi Menjadi Kadis Sejati!Pelantikan Beberapa Menit, Konsekuensi Bertahun-Tahun!
Maksudnya bisa baik. Tetapi simbolnya bisa mengalihkan perhatian. Dan itulah yang terjadi. Publik lebih sibuk membahas hewannya daripada pesannya.
Padahal pesan akhirnya cukup dalam.
“Manusia harus punya nilai.” Kalimat itu sulit dibantah.
Pejabat memang harus berdampak. Bukan sekadar menduduki kursi. Bukan sekadar menandatangani berkas. Bukan sekadar menghadiri rapat.
Nilai seorang pejabat bukan diukur dari panjang pidatonya. Melainkan dari pendeknya antrean pelayanan. Dari cepatnya bantuan turun. Dari bersihnya kota. Dari terangnya lampu jalan. Dari hadirnya negara ketika rakyat membutuhkan.
Barangkali di situlah ironi pidato itu. Pesan tentang “value” justru tenggelam oleh perdebatan mengenai pilihan kata.
Padahal yang seharusnya menjadi bahan diskusi adalah bagaimana tiga kepala dinas baru benar-benar menghadirkan perubahan.
Sebab pada akhirnya rakyat tidak akan mengingat apakah pidato itu memakai kata “babi”, “kera”, atau “lebah”. Yang akan diingat rakyat adalah satu hal yang jauh lebih sederhana.
Apakah setelah pelantikan itu, hidup mereka menjadi sedikit lebih baik. Itulah “value” yang sesungguhnya. (red)