“Kalau PAD di bawah 50 persen, itu menjadi alarm. Ada kemungkinan kegiatan ditunda, dikurangi, bahkan dihapus karena kemampuan keuangan juga dipakai menyelesaikan tunda bayar tahun sebelumnya,” katanya, Selasa (30/6/2026).
Ia menyebut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD telah diminta bekerja lebih maksimal agar target pendapatan benar-benar tercapai. Salah satu sektor yang dinilai masih perlu dioptimalkan ialah retribusi parkir.
Di sisi lain, penguncian pelaksanaan anggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih dilakukan sebagai langkah antisipasi agar persoalan tunda bayar tidak kembali terulang.
Baca Juga:Dana Talang Rp6,85 Miliar Macet di Bank Plat Merah Tasikmalaya, Nasabah Prioritas Ancam Tempuh Jalur HukumKolone Senjata Brimob Hipnotis Hari Bhayangkara di Tasikmalaya
Meski pemerintah tengah melakukan pengetatan belanja, Wahid mengingatkan agar efisiensi tidak sampai melumpuhkan pelayanan publik. Menurutnya, kesehatan fiskal memang penting, tetapi kehadiran pemerintah tetap harus diwujudkan melalui program pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah terlalu menahan belanja hingga akhirnya tidak memiliki kegiatan. Pemerintah harus tetap hadir melalui pelayanan dan program yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki alternatif memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan apabila benar-benar diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus dihitung secara cermat agar tidak menjadi beban baru bagi APBD pada tahun-tahun mendatang.
Dengan lunasnya tunda bayar, Pemkot Tasikmalaya memang mulai bernapas lebih lega. Namun, bayang-bayang defisit belum sepenuhnya sirna. APBD kini berada di persimpangan: antara menjaga disiplin fiskal atau memastikan roda pembangunan tidak kehilangan tenaga. (rezza rizaldi)