Ia juga menilai pelibatan aparatur hingga tingkat bawah penting karena integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat di level pimpinan.
“Karena jabatan publik ini bukan hanya di level atas, seperti bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD saja tetapi di level bawah juga harus diberikan contoh artinya teladan terkait integritas ini,” ujarnya.
Menurutnya, keteladanan harus terus diulang agar budaya integritas benar-benar tertanam di seluruh tingkatan birokrasi.
Baca Juga:Kadis yang Tidak Suka Basa- Basi!MAN 1 Tasikmalaya Jadi Tuan Rumah Pusdiklatsar Paskibra Tingkat Kabupaten Tahun 2026
“Apalagi kalau tidak ada teladan atau contoh baiknya, ada contoh baiknya juga belum tentu mudah ditiru di level bawah, apalagi kalau tidak ada,” ungkap Ikhwan.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Tasikmalaya sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
“Atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi dan suatu kehormatan telah dipercaya sebagai penyelenggara oleh BPKP RI dan BPKP Jabar,” kata Cecep.
Menurut Cecep, integritas tidak cukup diukur melalui angka atau indeks, tetapi harus tercermin dalam sistem birokrasi yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
“Namun dibalik itu ada celah-celah kecil yang suatu hari berubah menjadi persoalan besar seperti operasi tangkap tangan (OTT) korupsi, penyalahgunaan jabatan wewenang dan konflik kepentingan termasuk pelayanan tidak adil, semuanya berawal dari celah yang dibiarkan terlalu lama,” paparnya.
Ia menegaskan fokus utama pemerintah seharusnya bukan hanya menemukan kesalahan, melainkan membangun sistem yang membuat penyimpangan sulit terjadi.
“Tetapi apakah sistem kita cukup sehat sehingga kesalahan cukup sulit terjadi, inilah yang saya sebut imunitas birokrasi,” tegasnya.
Baca Juga:Enam Bulan yang Berkesan!Solidaritas untuk Supriadi, Perempuan Pejuang Agraria Titipkan Sepasang Kambing di Polres Tasikmalaya
Menurut dia, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan semata diukur dari banyaknya operasi tangkap tangan, melainkan dari terciptanya sistem yang menutup peluang penyimpangan.
“Sebagaimana tubuh manusia mempunyai antibodi, birokrasi pemerintah juga harus mempunyai antibodi. Tentu antibodi itu bukan pagar besi atau kamera pengintai pengawas bukan pula ancaman hukuman. Tetapi sistem yang kita bangun dan budaya organisasi anti korupsi tentu juga pimpinan kita harus memberikan contoh,” tuturnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana, berharap kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat integritas di lingkungan birokrasi Kabupaten Tasikmalaya.