Situasi tersebut, menurutnya, menuntut hadirnya pejabat yang adaptif dan mampu bekerja cepat.
Selain itu, Myftah meminta proses pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan konsisten.
Ia menegaskan birokrasi tidak boleh menjadi ajang “arisan jabatan” yang dipenuhi pertimbangan subjektif maupun kedekatan personal.
Baca Juga:Tiga Kursi Kadis Masih Kosong, Mutasi Pejabat Eselon II di Kota Tasikmalaya DimatangkanDPRD Kota Tasikmalaya Pertanyakan Kerja Sama Parkir yang Dikelola Swasta, Jangan Sampai PAD Merugi
“Kalau manajemen talenta diterapkan secara konsisten, kandidat yang muncul seharusnya dapat diprediksi berdasarkan kinerja nyata, bukan tiba-tiba muncul karena kedekatan yang dibungkus legitimasi formal,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan Wali Kota Tasikmalaya agar menjadikan pengisian tiga jabatan kepala dinas sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap kualitas birokrasi.
Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi membutuhkan jargon reformasi birokrasi yang berhenti di ruang rapat. Warga lebih menanti kehadiran pejabat yang mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan sosial secara konkret.
“Kalau proses ini kembali hanya memenuhi syarat administratif, maka manajemen talenta hanya menjadi kosmetik birokrasi yang mahal tetapi minim manfaat. Sudah saatnya talenta dibuktikan lewat solusi nyata di lapangan, bukan sekadar angka dalam dokumen. Wali Kota juga harus membuktikan bahwa pengisian jabatan bukan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi memperbaiki Kota Tasikmalaya secara total,” pungkasnya. (rezza rizaldi)