TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Tasikmalaya tahun ini tak diwarnai teriakan lantang, melainkan keheningan yang justru terasa lebih nyaring.
Aliansi Masyarakat Sipil Vol. 2 memilih aksi diam sebagai sindiran halus—atau mungkin tamparan sunyi—atas mandeknya aspirasi buruh di tengah laju industri.
Aksi digelar Jumat (1/5/2026) di dua titik strategis pusat pemerintahan, yakni depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya dan kawasan Balai Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Muscab Pemuda Batak Bersatu Kota Tasikmalaya Tanpa Voting, Feri Saragih Terpilih AklamasiPenjual Rokok Ilegal Diperas Rp60 Juta, Petugas Bea Cukai Gadungan dan Wartawan Diciduk di Tasikmalaya
Di depan gedung DPRD, massa memilih bungkam. Mulut mereka dilakban hitam selama 30 menit.
Bukan tanpa alasan—aksi teatrikal itu menjadi simbol bahwa suara buruh kerap “disumpal” di tengah narasi pembangunan yang kian bising.
Usai dari DPRD, massa bergerak ke Balai Kota. Di sana, aksi berubah dari diam menjadi suara: orasi dilontarkan langsung di jantung pemerintahan, seolah menagih telinga yang selama ini abai.
Koordinator lapangan aksi, Dera, menyebut aksi diam sebagai cara menyampaikan pesan yang sering luput dari perhatian.
“Kami ingin menunjukkan bahwa banyak suara yang tidak terdengar di balik hiruk pikuk pembangunan. Industri semakin maju, tapi suara buruh justru makin sayup. Kesejahteraan itu bukan hadiah, tapi hak,” tegasnya.
Ia juga menyinggung posisi buruh yang masih dianggap sebatas roda penggerak ekonomi, bukan manusia yang punya martabat.
“Dalam sistem hari ini, buruh masih diposisikan sebagai alat penghasil keuntungan bagi kapitalis, bukan sebagai manusia,” tambahnya.
Baca Juga:Suspek Campak di Kota Tasikmalaya Melonjak, Kematian Balita 5 Bulan Warga Cihideung Masih Misteri MedisPedagang Bakso di Kota Tasikmalaya Penuhi Panggilan Polisi, Diperiksa 4 Jam Bareng Ponakan dan RW
Tak hanya isu umum, aliansi juga membawa “rapor merah” untuk Kota Tasikmalaya.
Sorotan mengarah pada standar upah yang dinilai belum layak, serta nasib guru honorer yang masih jauh dari kata sejahtera.
“UMK memang naik, tapi belum cukup menjawab kebutuhan hidup layak. Belum lagi guru honorer yang haknya masih tertahan. Ini ironi di kota yang terus bicara pembangunan,” pungkas Dera.
Di tengah gegap gempita pembangunan, aksi diam ini seolah mengingatkan: yang paling berisik belum tentu paling didengar—dan yang paling diam, bisa jadi menyimpan kegelisahan paling dalam. (thaariq falih)