CIAMIS, RADARTASIK.ID — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 di Kabupaten Ciamis dipastikan berlangsung tanpa aksi unjuk rasa. Sebagai gantinya, serikat pekerja bersama pemerintah akan melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan guna memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Ciamis, Iwan Erawan, menyatakan bahwa kegiatan pada May Day difokuskan pada pengawasan langsung ke perusahaan.
“Pada peringatan May Day kita hanya monitoring ke perusahaan perusahaan secara acak, tidak melakukan aksi,” kata Iwan, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga:Kisruh di Desa Cayur Cikatomas Tasikmalaya, Agustiana: Lebih Baik SPP yang Disalahkan Ketimbang UlamaTingkatkan Kapasitas Instruktur Senam, Bidang Olahraga Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Gelar Pelatihan
Monitoring tersebut menyasar perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang, untuk memastikan pelaksanaan hari libur nasional bagi pekerja.
“Karena seharusnya para karyawan libur. Kecuali ada pekerjaan yg memang urgensi harus kerja (tenaga kesehatan, PLN, SPBU, SPBE, Red),” ujarnya.
Meski tanpa aksi, KSPSI tetap menegaskan bahwa May Day merupakan momentum penting untuk menyuarakan aspirasi buruh, khususnya terkait pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan.
“KSPSI Kabupaten Ciamis siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi buruh. Perjuangan buruh ingin haknya dipenuhi termasuk hal hal yg menyangkut nasib buruh harus sesuai UMK tahun 2026 sekitar Rp 2.373.643,” katanya.
“Kemudian, seluruh pekerja harus mendapatkan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Iwan juga mengakui kondisi ketenagakerjaan di Ciamis berbeda dengan daerah industri besar. Mayoritas usaha masih didominasi industri rumahan dan sektor perdagangan, dengan beberapa industri baru yang belum sepenuhnya beroperasi.
“Jadi memang Ciamis tidak sama dengan daerah lain yang sudah memiliki pabrik industri yang besar. Intinya Ciamis untuk pekerja masih menerapkan pengupahan sesuai kesepakatan antara pekerja dan majikan atau perusahaan,” ujarnya.
Baca Juga:Serap Aspirasi Warga Tasikmalaya, Anggota DPRD Jabar Budi Mahmud Saputra Siap Kawal Pembangunan DesaAnggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Karom Apresiasi Respons Pemda Soal Skema Gaji PPPK Paruh Waktu
“Tetapi sebagian perusahaan sudah ada BPJS kesehatan dan ketenagakerjaannya bagi pekerja. Akan tetapi utamanya Ciamis belum bisa secara keseluruhan memberikan upah UMK,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi, KSPSI telah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis untuk membahas isu-isu strategis ketenagakerjaan.
“Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai hal strategis terkait hubungan kelembagaan dan kesejahteraan pekerja di wilayah Ciamis,” ujarnya.