RADARTASIK.ID— Muhammad Qodari menegaskan komitmennya untuk memperkuat komunikasi publik pemerintah setelah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin sore, 27 April 2026.
Amanah baru itu disebut Muhammad Qodari sebagai tugas besar yang menuntut kerja terkoordinasi agar berbagai program strategis pemerintah dapat tersampaikan secara utuh, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.
Usai pelantikan di Istana Negara, Muhammad Qodari menekankan bahwa komunikasi publik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan melekat di seluruh kementerian dan institusi negara.
Baca Juga:Jumhur Hidayat Tancap Gas di Kementerian Lingkungan Hidup, Sampah Jadi Prioritas Pembenahan, Ini AgendanyaPresiden Prabowo Soroti Perlintasan Kereta Tak Terjaga, Pemerintah Siapkan Pembenahan Besar-besaran
Karena itu, ia menilai perlu ada penguatan koordinasi lintas sektor agar penyampaian informasi pemerintah lebih efektif, terarah, dan memiliki dampak nyata di tengah masyarakat.
“Karena komunikasi itu sebetulnya ada di semua kementerian/lembaga, di semua bagian. Insya Allah nanti bersama teman-teman kita akan lebih optimalkan lagi komunikasi kita ke depan,” ujar Muhammad Qodari dikutip dari disway.id usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4) sore.
Menurutnya, optimalisasi komunikasi menjadi kebutuhan mendesak di tengah besarnya agenda pembangunan yang tengah dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo.
Berbagai program prioritas dinilai memiliki cakupan luas, menyentuh sektor-sektor fundamental, dan memerlukan penjelasan yang komprehensif agar publik memahami arah kebijakan sekaligus tujuan besarnya.
Muhammad Qodari memandang, setiap program pemerintah perlu disampaikan tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga latar belakang, alasan kebijakan diambil, serta manfaat yang ingin dicapai bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, komunikasi publik harus mampu menjembatani kebijakan negara dengan pemahaman warga, sehingga visi pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dapat diterima secara lebih utuh.
“Program-program yang harus dijelaskan latar belakangnya, sebab-sebabnya, yang pada dasarnya adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia,” ujar M Qodari.
Ia juga mengakui bahwa tanggung jawab barunya terasa semakin berat.
Baca Juga:Persik dan Borneo FC Berebut Momentum, Rendy Sanjaya Siap Jawab Tantangan di KediriBojan Hodak Sengat Skuad Persib Bandung Jelang Lawan Bhayangkara FC: Kami Mempersulit Diri Sendiri
Posisi tersebut merupakan pelantikan ketiganya selama era pemerintahan Prabowo, yang menurutnya membawa tingkat kepercayaan sekaligus beban amanah yang kian besar.