TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai menguji coba kebijakan Car Free Day (CFD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (15/4/2026), sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju efisiensi dan efektivitas.
Sejak pagi, pemandangan di Bale Kota tampak berbeda. Sejumlah ASN datang ke kantor dengan beragam cara—mulai dari berlari, bersepeda, berjalan kaki, hingga memanfaatkan angkutan umum dan ojek online.
Langkah ini ditujukan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Baca Juga:Galeri Investasi Syariah di Politeknik LP3I Tasikmalaya Dibuka, OJK Ingatkan Jebakan Investasi BodongBesok Uji Coba CFD ASN di Kota Tasikmalaya, Kendaraan BBM Dilarang Masuk Kantor Pemerintah
Namun di balik semangat “hijau”, realitas di lapangan tak sepenuhnya sejalan.
Sejumlah ASN ada yang masih mengandalkan kendaraan pribadi berbahan bakar bensin, terutama mereka yang berdomisili jauh dari pusat kota.
Salah satunya ASN yang tinggal di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Ia mengaku tetap menggunakan sepeda motor karena pertimbangan biaya.
Jika menggunakan angkutan umum, ongkos pulang-pergi bisa menembus lebih dari Rp50.000, jauh di atas biaya BBM harian yang hanya sekitar Rp10.000.
Di sisi lain, ASN yang tinggal dekat Bale Kota justru menikmati momentum ini.
Muhamad Ajie Mahadika, Kasubag Akuntansi Pendapatan dan Belanja BPKAD, memilih berlari sejauh 6 kilometer dari Padayungan.
“Iya, saya lari pagi ke kantor. Berangkat jam 07.00, sampai 07.40,” tuturnya.
Baca Juga:Gen Z Tasikmalaya Harus Melek Komix Herbal Sejak Bangku SekolahDapur MBG di Kota Tasikmalaya Ramai Beroperasi, Izin Masih Jadi “Cerita Belakang”
Hal serupa disampaikan Sandi Afriadi Sugih, Kasi Tibumtranmas Satpol PP, yang memilih berjalan santai dari rumahnya di Cipicung sejauh 5 kilometer.
“Segar sih badan jadinya. Insya Allah akan rutin,” cetusnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, menegaskan kebijakan ini masih dalam tahap uji coba dan belum bisa dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, penerapan transformasi budaya kerja tidak bisa diseragamkan begitu saja.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki karakter tugas berbeda, ditambah persoalan domisili ASN yang beragam.
“Kalau bicara efisiensi, khususnya pengurangan BBM, tidak sesederhana itu. ASN dari Singaparna misalnya, apakah harus lari atau bersepeda ke Bale Kota? Bisa-bisa ‘jibrag’ di jalan,” katanya setengah berseloroh.
Ia menekankan, efisiensi jangan sampai mengorbankan efektivitas pelayanan publik.