Namun ketika pelaksanaan hanya berhenti pada tampilan luar, esensinya bisa hilang. Kalau mobil tetap datang, hanya parkir di luar pagar, apakah itu sudah sesuai semangat kebijakan?
Kalau sepeda hanya dipakai di jarak pendek yang sudah diatur, apakah itu perubahan kebiasaan atau sekadar simbol? Lebih jauh lagi, muncul pertanyaan tentang konsistensi.
Apakah ASN benar-benar berangkat dari rumah tanpa mobil dinas? Atau mobil tetap digunakan, hanya dipindahkan titik parkirnya? Apakah berjalan kaki itu pilihan sadar, atau sekadar memenuhi kewajiban administratif? Dan yang paling penting: kenapa harus dipaksakan jika belum siap dijalankan sepenuhnya?
Baca Juga:Bupati "Pinjaman"Dua PAC PPP “Meninggal” Sebelum Waktunya!
Kebijakan publik sering kali gagal bukan karena idenya buruk, tetapi karena implementasinya setengah hati. Program berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan tidak bisa sekadar menjadi gerakan sesaat. Ia harus menjadi budaya.
Budaya butuh waktu. Butuh contoh nyata. Terutama dari pimpinan. Jika pimpinan konsisten, bawahan biasanya mengikuti. Jika pimpinan hanya memberi instruksi tanpa memberi teladan, bawahan akan mencari celah.
Dan celah itu kini terlihat di pinggir Jalan Ir. Juanda. Mobil tetap ada. Langkah kaki tetap terlihat. Sepeda tetap dipamerkan. Namun pertanyaannya tetap menggantung di udara pagi Tasikmalaya: Apakah ini perubahan gaya hidup atau hanya perubahan titik parkir. (red)