Di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah daerah kehilangan empati dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Kami dari PMII ingin memastikan bahwa arah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” tegas Mujib.
PMII juga menyinggung wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurut mereka, wacana tersebut tidak seharusnya menjadi prioritas jika pelayanan dasar di daerah induk masih belum optimal.
Baca Juga:Diduga Putus Cinta, Pria di Kota Tasikmalaya Nekat Minum Racun Tikus Campur KopiDua Gaya, Dua Pintu (Episode 2): Terbuka di Atas, Tertutup di Bawah!
“Jangan sampai kita berbicara pemekaran wilayah, sementara pelayanan dasar di daerah induk masih banyak yang bermasalah,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti pelayanan kesehatan di RSUD KHZ Mustahafa Kabupaten Tasikmalaya. Termasuk adanya dugaan pemotongan gaji terhadap sejumlah tenaga kesehatan.
“Jika memang ada pemotongan gaji terhadap karyawan oleh oknum tertentu, hal itu harus segera diusut dan diselesaikan agar tidak merugikan para tenaga kesehatan,” kata Mujib.
PMII juga mengingatkan agar proyek pembangunan jalan dari dana pinjaman benar-benar dikerjakan dengan kualitas baik.
“Jangan sampai jalan yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan, sementara cicilan pinjamannya masih harus dibayar oleh pemerintah daerah,” tambahnya.
Melalui aksi tersebut, PMII berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah dan menghindari praktik korupsi maupun monopoli dalam pembangunan.
“Kami tidak ingin Kabupaten Tasikmalaya mengalami kondisi seperti daerah lain yang terbebani pinjaman besar hingga berdampak pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (ujg)