PANGANDARAN, RADARTASIK.ID—Pengelolaan sampah di TPA Purbahayu Pangandaran masih menerapkan sistem open dumping. Di mana sampah sebatas ditumpuk tanpa diolah atau pun dipilah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran Irwansyah mengatakan, pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran saat ini, sudah sangat kritis.
“Memang sudah kritis. Idealnya, TPA Purbahayu itu sudah menggunakan Sanitary Landfill. Jadi, ada pembuangan limbah, ada pembuangan air lindi, tapi di kita belum maksimal,” katanya kepada Wartawan Kamis (5/2/2026).
Baca Juga:BSI Resmi Berstatus Persero: Tangguh di Layanan Pembiayaan Konsumer dan RitelKesigapan Kapolres Andi Membaca Arah Kota Tasikmalaya!
Padahal Pangandaran, termasuk Kabupaten Kota lainya, terkena sanksi administrasi oleh kementerian lingkungan hidup, karena menggunakan sistem open dumping.
“Sebenarnya, TPA Purbahayu di Kabupaten Pangandaran itu sudah harus ditutup. Cuman atas izin ibu Bupati, kami sudah sampaikan permohonan surat perpanjangan sanksi sampai dengan Desember 2026,” ujarnya.
Namun perpanjangan itu tentu saja dengan syarat, Kabupaten Pangandaran harus melakukan upaya-upaya untuk penataan kembali pengelolaan sampah.
“Kan, sekarang ini kita masih open dumping atau langsung pembuangan sampah tanpa diurus yang menyebabkan pencemaran, nah kita diharuskan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, tentu saja dengan merubah ke sistem Sanitary Landfill,” katanya.
Menurutnya, upaya di tahun ini pihaknya sedang melakukan pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF), dan pengadaan satu alat berat baru berupa eksavator.”Nanti ada proses pengurugan. Jadi, sampah itu akan diurug tidak boleh terbuka,” jelasnya.
TPA Purbahayu pernah mengalami kebakaran di tahun 2023 lalu, saat itu, memerlukan waktu lebih dari satu bulan untuk memadamkannya secara tuntas.
Bencana tersebut menjadi pukulan telak bagi Pemkab, karena pengelolaan sampah yang masih menggunakan open dumping, membuat upaya pemadaman jadi sulit.(Deni Nurdiansah)