TASIKMALAYA, RADARTASIK.COM — Program penggalian potensi retribusi parkir yang tengah dijalankan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya menuai kritik tajam.
Alih-alih memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), kebijakan menjalankan tiga program sekaligus justru dinilai meninggalkan persoalan mendasar di lapangan.
Ketua Forsil RTRW Kota Tasikmalaya, Deden Tazdad, menilai Dishub terlalu bersemangat melahirkan inovasi, namun abai pada ketuntasan.
Baca Juga:Refleksi Malam Tahun Baru di Kota Tasikmalaya: dari Keramaian HZ Mustofa Menuju Doa BersamaMalam Tahun Baru di Kota Tasikmalaya, Ribuan Pejalan Kaki Padati Jalur HZ MustofaÂ
Menurutnya, program sebaik apa pun tidak akan berjalan optimal jika dikerjakan bersamaan tanpa penyelesaian satu per satu.
“Program itu baik. Tapi program yang baik tidak akan berjalan baik kalau tidak dibereskan satu-satu,” ujar Deden saat dikonfirmasi Kamis (1/1/2026).
Ia mengungkapkan, persoalan parkir bukan hal baru, tetapi terus berulang karena lemahnya konsistensi dan pengawasan.
Deden mengaku telah turun langsung ke lapangan dan berbincang dengan sejumlah juru parkir di pusat kota.
Hasilnya, ditemukan fakta bahwa ada juru parkir yang bekerja dari sore hingga malam hari, rutin menyetor, namun tidak dibekali atribut atau identitas resmi dari Dishub.
“Mereka itu mulai dari sore sampai malam. Setor iya, tapi tidak diberi pakaian. Ini yang jadi pertanyaan besar, keistiqomahan Dishub soal parkir di mana?” katanya.
Menurut Deden, jika sektor parkir diproyeksikan sebagai penopang PAD, maka kebocoran yang bersifat elementer seharusnya diselesaikan terlebih dahulu.
Baca Juga:Portal Parkir VIP Setda Kota Tasikmalaya Dibela Tokoh Masyarakat: Jangan Dipelintir Jadi Sekat dengan WargaKontraktor Terancam Tekor, DPRD Sebut Kas Pemkot Tasikmalaya Surplus tapi Pembayaran Tersendat
Ia menyindir kebijakan yang tampak ramai di permukaan, tetapi tidak terasa dampaknya secara nyata.
“Kalau dampaknya ke PAD serius, kebocoran harus dibereskan dulu. Jangan sistem yang seakan-akan booming, tapi tidak berdampak,” terangnya.
Ia bahkan mempertanyakan kejelasan alur setoran juru parkir yang tidak memiliki status resmi.
Meski menyetor, kata Deden, belum tentu kontribusinya tercatat jelas sebagai PAD.
“Mereka setor, tapi tidak berbaju, statusnya tidak jelas. Itu masuk PAD atau tidak? Wallahualam,” ucapnya.
Kondisi ini, lanjut Deden, justru menempatkan juru parkir dalam posisi abu-abu.
Di satu sisi mereka menyetor, di sisi lain mudah dicap sebagai juru parkir liar karena tidak memiliki atribut resmi.
“Kalau begitu kan seolah-olah mereka juru parkir liar. Tapi setor jalan terus. Ini kan jadi tanda tanya,” tambahnya.