Rapat ini menjadi titik krusial—apakah pembangunan padel tersebut akan dihentikan secara formal atau masih diberi ruang untuk melengkapi syarat.
Di luar ruang formal, kota kecil selalu memiliki cerita sampingan. Ada yang membicarakan sosok pengurus izin yang disebut-sebut merupakan figur organisasi kepemudaan, bahkan disebut dekat dengan lingkar kekuasaan. Yang beberapa kali muncul dalam pembicaraan.
Namun hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan maupun pihak lain terkait perannya dalam proses perizinan tersebut.
Baca Juga:Mampir ke Bambu Apus!Meneropong Beban Hening Sekda Kota Tasikmalaya Asep Goparullah!
Yang jelas, isu kedekatan dengan pejabat menjadi kekhawatiran banyak pihak—takut bila aturan bisa dilonggarkan, atau sanksi bisa berubah arah.
Seorang warga yang mengikuti proses ini menyampaikan harapannya, “Mung bisi aya kongkalikong. Kami cuma ingin aturan ditegakkan sama rata.” ujarnya.
Jika rekomendasi pemberhentian benar-benar terbit, itu berarti pembangunan harus berhenti total sampai izin terpenuhi dan status tanah diselesaikan. Jika tidak, bola panas ini bisa terus menggelinding dan membuka babak baru.
Yang pasti, siang ini kantor Dinas PUTR bukan sekadar ruang birokrasi. Ia menjadi panggung kecil pertarungan antara kepentingan, prosedur dan integritas tata kelola pemerintahan. (red)