TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Suasana menjelang Muscab PPP Kota Tasikmalaya pada 18 April 2026 seharusnya semakin terang.
Tapi yang terjadi justru sebaliknya.Langit politik di tubuh Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya malah tampak mendung. Bukan karena hujan.Melainkan karena keputusan yang datang tiba-tiba.
Dua PAC PPP dinyatakan dipecat. Satu lagi dari unsur badan otonom—ketua Angkatan Muda Ka’bah—AMK juga ikut diberhentikan secara mendadak. Waktunya sangat mepet. Menjelang pelaksanaan Muscab. Seperti petir di siang bolong.
Baca Juga:Sundawani Kota Tasikmalaya Optimis Kesenian Sunda Lebih Lestari di Era Gen Z dan AlphaBUDI BARU!
Dalam politik, waktu adalah segalanya. Dan keputusan yang datang mendadak sering kali melahirkan kecurigaan yang tidak kalah mendadak.
Apalagi yang dipecat bukan kader biasa. Mereka adalah pemilik hak suara. Pemilik suara dalam Muscab bukan sekadar angka. Mereka adalah penentu arah. Penentu siapa yang akan duduk di kursi ketua.
Ketika pemilik suara tiba-tiba dihilangkan dari daftar, wajar jika banyak yang bertanya: ini kebetulan atau strategi?Mal administrasi yang Dipersoalkan
Di internal partai, mulai beredar bisik-bisik soal mal administrasi. Tentang syarat pencalonan. Tentang kelengkapan administrasi. Tentang prosedur yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Sebagian kader PPP menilai, langkah pemecatan ini tidak mencerminkan sikap fair. Tidak mencerminkan semangat demokratis. Padahal sejak awal, Muscab diharapkan menjadi ajang fair play. Ajang yang membuka ruang pertarungan secara sehat.
Bukan pertarungan yang disusun rapi sebelum pertandingan dimulai. Dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat dari fakta. Dan saat persepsi tentang ketidakadilan mulai tumbuh, kepercayaan menjadi korban pertama. Ancaman Ditarik ke Pusat
Kini muncul satu kemungkinan yang semakin sering dibicarakan: Muscab bisa saja ditarik ke tingkat pusat. Ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
Baca Juga:Ramalan Cuaca di Tubuh PPP Kota TasikmalayaAktivis Mahasiswa Sebut DPRD Kota Tasikmalaya Gagal Mengawal Penyelesaian Banjir
Langkah ini biasanya diambil ketika situasi di daerah dianggap tidak kondusif. Ketika ada dugaan kecurangan yang berpotensi merusak legitimasi hasil Muscab.
Jika itu benar terjadi, Muscab di tingkat kota akan kehilangan makna lokalnya. Arah kepemimpinan tidak lagi sepenuhnya ditentukan di daerah. Melainkan di meja pusat.
Bagi sebagian kader PPP, ini bukan hanya soal teknis organisasi. Ini soal harga diri politik daerah. Karena Muscab seharusnya menjadi panggung demokrasi kader di tingkat kota. Bukan panggung intervensi karena kegagalan mengelola konflik internal.