BANJAR, RADARTASK.ID – Aktivis dari Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar mengkritik keras rencana pengadaan tiga unit mobil dinas (mobdin) yang diproyeksikan dalam anggaran Pemerintah Kota Banjar pada 2026.
Pengadaan mobil dinas di Kota Banjar ini diperkirakan akan memakan anggaran sebesar Rp 2 miliar, yang menurut aktivis Posnu sangat tidak tepat mengingat kondisi anggaran daerah yang sedang defisit.
Pembina Posnu Kota Banjar, Muhlison, menilai, alokasi anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk perbaikan infrastruktur yang lebih mendesak.
Baca Juga:Pelajar SMAN 1 Banjar Luncurkan Buku Ragam dan Dimensi Konflik, Solusi Alternatif bagi Generasi Masa DepanPemangkasan Tunjangan Dewan: Apakah Kota Banjar Akan Ikut? Pjs Ketua DPRD Berbicara
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banjar sering kali mengklaim tidak ada anggaran untuk memperbaiki infrastruktur dengan alasan efisiensi, namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan mobil dinas tetap dialokasikan.
”Kita menolak, kenapa? Karena pemerintah seringkali ngeles tidak ada anggaran untuk infrastruktur karena diefisiensi. Tapi untuk mobil dinas Rp 2 miliar bisa,” ungkapnya pada Senin, 8 September 2025, di Setda Kota Banjar.
Selain masalah pengadaan mobil dinas di Kota Banjar, Posnu juga menyoroti sejumlah pos anggaran lain yang dinilai tidak sesuai prioritas.
Di antaranya adalah anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk fasilitasi tamu, Rp 31,3 miliar untuk kebutuhan dapur di Setda Kota Banjar, dan Rp 2,1 miliar untuk rapat konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Anggaran-anggaran tersebut, menurut Posnu, tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang lebih mendesak.
Berdasarkan proyeksi, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Banjar untuk 2026 diperkirakan tidak akan mencapai Rp 800 miliar.
Dengan kondisi tersebut, alokasi anggaran yang lebih besar untuk mobil dinas dan pos-pos yang tidak mendesak, seperti kebutuhan dapur dan fasilitasi tamu, dianggap kurang bijak.
Baca Juga:Pemutusan Kerja Sama dengan Pengelola Banjar Water Park Tertunda, Mengapa Proses Ini Begitu Lama?Akademisi UGM Dampingi Pembentukan Dusun Sindangmulya Kota Banjar Jadi Desa Baru, Dukungan Tokoh Mengalir
”Kita minta pos rencana anggaran tersebut direposisi, yang lebih ke masyarakat. Karena melihat mobil dinas masih pada bagus, dan kebutuhan lainnya dirasa belum urgent,” tegas Muhlison.
Masalah anggaran di DPRD Kota Banjar juga menjadi sorotan.
Awwal Muzaki, salah satu aktivis Posnu, menyebutkan, tunjangan rumah dinas dan transportasi untuk anggota DPRD perlu dikaji ulang.
Selain itu, anggaran sebesar Rp 7,9 miliar untuk tugas dan fungsi DPRD dinilai terlalu besar mengingat kinerja lembaga tersebut yang dianggap masih lemah.