”Dengan anggaran yang fantastis untuk menjalankan fungsi di DPRD sangat lemah. Anggaran yang besar tidak sesuai dengan kinerja, sehingga bisa dialihkan ke infrastruktur, kepemudaan dan lainnya yang lebih bermanfaat,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjar sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H Soni Harison, menanggapi bahwa rencana pengadaan mobil dinas dan alokasi anggaran tersebut masih bersifat asumsi dan belum menjadi bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Menurutnya, rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan masih akan mengalami proses pemangkasan anggaran.
Baca Juga:Pelajar SMAN 1 Banjar Luncurkan Buku Ragam dan Dimensi Konflik, Solusi Alternatif bagi Generasi Masa DepanPemangkasan Tunjangan Dewan: Apakah Kota Banjar Akan Ikut? Pjs Ketua DPRD Berbicara
”Rencana itu belum pasti karena harus ada persetujuan dari pusat (Kemendagri). Belum lagi rencana adanya pemangkasan ke daerah,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia belum bisa memastikan apakah rencana tersebut akan disetujui atau tidak untuk dilaksanakan. (Anto Sugiarto)