TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID — Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M Syams, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambatnya pengisian jabatan kosong oleh Pemkot Tasikmalaya. Khususnya jabatan stratgis di level Eselon II. Hal ini dinilai berdampak langsung pada efektivitas dan akselerasi kinerja pemerintahan.
“Kami dari Komisi I sebenarnya memberikan kepercayaan penuh kepada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dalam menangani kekosongan jabatan ini. Terutama yang menyangkut Eselon II, karena dari hasil analisa, kekosongan ini jelas mengganggu roda pemerintahan,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Asep menceritakan bahwa dalam rapat kerja Komisi I dengan BKPSDM pada 20 Mei 2025, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil. Komisi I juga mendorong agar proses pengisian jabatan dilakukan secepat mungkin, baik melalui Sistem Merit, open bidding, maupun job fit.
Baca Juga:Tahun Moncer Anak Tokoh NUUsulan Pengisian Jabatan Kosong Pemkot Tasikmalaya Mentah Lagi-Mentah Lagi, DPRD Sarankan Ditelusuri!
Kemudian, atas arahan Ketua Komisi I, proses open bidding lebih diutamakan, khususnya untuk posisi-posisi penting di Eselon II. Namun, Ketua Fraksi PKB ini menyayangkan ketika mendengar bahwa proses tersebut terkendala pada aspek perizinan di tingkat kementerian.
“Ini justru menunjukkan kelemahan dan kegagalan top manajemen, terutama saudara Wali Kota, dalam melakukan diplomasi serta membangun jejaring (networking) guna mempercepat program-program prioritas,” tegas Asep.
Ia juga mengingatkan pentingnya sikap terbuka dari wali kota dalam menyikapi saran, masukan, serta kritik membangun dari publik dan DPRD.
“Wali Kota jangan fobia terhadap masukan. Harus berani mengambil langkah yang tepat dan strategis. Jika perlu, libatkan asesor SDM atau konselor psikologis, agar Wali Kota dapat merumuskan konsep kepemimpinan yang lebih aktual dan adaptif terhadap kebutuhan birokrasi,” telaah dia.
Asep mencontohkan lambannya pengisian jabatan ini berdampak nyata pada keterlambatan penyelesaian dokumen penting daerah seperti RPJMD dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, yang dijadwalkan rampung awal Juni.
“Sampai saat ini belum ada konfirmasi penyelesaian dokumen tersebut. Artinya, belum selesai,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya Gungun Pahlagunara menyebut dalam pelaksanaan jobfit yang bakal berefek terhadap pergeseran pejabat setingkat kepala dinas. Seluruh eselon II diusulkan untuk mengikuti uji kesesuaian tersebut. “Sesuai arahan pimpinan, semua diikutikan untuk mengikuti jobfit,” singkatnya.