BANJAR, RADARTASIK.ID – Keterlambatan transfer alokasi dana desa (ADD) bisa menghambat program di desa. DPRD Kota Banjar pun mendorong agar transfer ADD segera diproses.
“Kegiatan di desa-desa jelas terhambat ketika biaya yang sumbernya dari ADD tidak salur,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kota Banjar H Annur, Rabu 19 Maret 2025.
Pihaknya menilai ADD tanggung jawab pemerintah daerah, maka Pemkot Banjar harus bisa menanggulanginya.
Baca Juga:Destinasi Wisata di Garut Ini Masih Jarang Orang Tahu, Ini Daftar dan LokasinyaPerangkat Desa di Kota Banjar Datangi BPKPD, Pertanyakan Hal Ini
“Tentu dengan sekala prioritas, Pemkot Banjar harus bisa menanggulanginya jangan sampai ke depan terulang kembali,” ujarnya
Pihaknya berharap anggaran di Pemkot Banjar dapat terpenuhi dengan baik, sehingga kegiatan berjalan dengan optimal. Tidak hanya di desa tapi semua OPD.
Diberitakan sebelumnya, perwakilan perangkat desa di Kota Banjar mendatangi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Selasa 18 Maret 2025. Mereka menanyakan terkait salur atau transfer ADD bulan Maret.
“Kami mempertanyakan terkait salur ADD di Kota Banjar bagi desa-desa, karena sampai saat ini kami belum menerima salur (transfer) di bulan Maret,” ucap Ketua Apdesi Kota Banjar Yayat Ruhiyat.
Dia menjelaskan, pada Maret ini pihaknya belum ada kepastian salur ADD dari pusat ke daerah.
“Dengan adanya keterlambatan salur ADD dari pusat sehingga mengganggu sebagian besar kegiatan dan program yang ada di desa,” tegasnya.
Sekretaris BPKPD Kota Banjar Riani mengatakan, kedatangan mereka menanyakana alokasi dana desa (ADD) yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Baca Juga:Honorer Kota Banjar Ikut Unjuk Rasa di Jakarta, Perjuangkan Pengangkatan CASN dan PPPKTunggakan Pajak Kendaraan dan Denda Kendaraan Bermotor Dihapuskan, P3DW Kota Banjar Beberkan Jadwalnya
“Dari pusat sudah transfer, hanya saja belum full (semua) yang disalurkan. Kita juga masih menunggu, sehingga tidak bisa disalurkan,” jelasnya.
Menurutnya, besaran ADD dari pusat ke Pemkot Banjar sekitar Rp 45,6 miliar untuk 16 desa di Kota Banjar. (Anto Sugiarto)