TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menggelar pertemuan dengan forum camat dan Satuan Polisi Pamong Praja, Selasa, 6 Agustus 2024.
Pertemuan tersebut membahas terkait program, kegiatan dan penganggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
Komisi I mendorong agar anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dalam pelayanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga:Lagu ”Sekecewa Itu” Viral, Ini Makna yang Terkandung di dalamnya Menurut Angga CandraKilas Balik Sejarah! BPIP Serahkan Duplikat Bendera Pusaka Setelah 55 Tahun
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arief Arseha menjelaskan, kegiatan bersama mitra kerja Komisi I termasuk dengan pemerintah kecamatan dan SKPD terkait. ”Mitra kerja Komisi I dalam urusan pemerintahan salah satunya forum camat atau pemerintah kecamatan. Saya sebagai wakil ketua Komisi I menerima mitra kerja dari forum camat dan Satpol PP,” ujarnya.
Menurut dia, sebagai tupoksi Komisi I, sebagai mitra kerja dengan pemerintah kecamatan, menyampaikan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023, termasuk program dan keberpihakan anggaran ke pemerintah kecamatan.
”Jadi rekomendasi dari DPRD itu sangat diperlukan untuk meningkatkan, efisiensi, efektivitas, produktivitas juga akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di kecamatan dan SKPD,” kata dia.
Dia menyebutkan, ada beberapa hal tentu kedepan bisa menjadi manfaat untuk penyusunan perencanaan, anggaran termasuk dalam penganggaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
”Pemerintahan kecamatan itu sangat strategis, dalam upaya pelayanan masyarakat yang hari ini sebetulnya, belum optimal dari sisi keberpihakan anggaran. Alhamdulillah teman-teman dari kecamatan juga saya yakin dalam melaksanakan tugasnya, berusaha semaksimal dan profesional mungkin,” ungkap dia.
Jadi selaku mitra kerja, Komisi I memberikan beberapa masukan setelah menginventarisir beberapa permasalahan yang ada di kecamatan dan SKPD. ”Komisi I juga mengawasi dan me-monitor capaian kinerja program dan kegiatan di SKPD, termasuk di kecamatan dan Satpol PP. Masih banyak PR ke depannya yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tambah dia.
Komisi I juga tentu sudah mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi terkait optimalisasi kinerja itu seperti apa ke depannya, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.