Selanjutnya, hal fundamental yang menjadi fokus pemerintah adalah ketahanan pangan dan energi. Untuk ketahanan energi, Jokowi mencontohkan penggunaan biosolar B30 yang diharapkan dapat meningkat menjadi B40. Dengan demikian, bisa membantu meningkatkan ketahanan energi di tengah krisis energi yang melanda dunia. ”Kenapa kita sekarang ingin bangun food estate? Supaya ada kelebihan produksi. Selain menjaga ketahanan pangan kita, juga bisa membantu negara lain dalam hal urusan pangan,” tuturnya.
PANDEMI TINGGALKAN SCARRING EFFECT
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap ekonomi sangat dalam. Bahkan melampaui krisis keuangan medio 1997–1998 dan 2008–2009. ”Pandemi mulai dan sudah bisa dikelola meskipun belum sama sekali selesai. Pandemi meninggalkan scarring effect yang sangat dalam,” jelasnya.
Krisis yang terjadi pada 1997–1998 dan 2007–2008, kata dia, hanya menyerang neraca lembaga keuangan, perusahaan asuransi, hingga korporasi besar. Hal itu bisa terganggu karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok sehingga berdampak pada sisi pinjaman. ”Menimbulkan dampak ancaman pada eksistensi atau keberlanjutan dari lembaga keuangannya dan itu berarti menimbulkan efek sistemik. Itu yang terjadi pada 1997–1998, 2007–2008, yaitu sumber masalahnya di neraca lembaga keuangan dan korporasi besar,” papar Ani, sapaan karib Sri Mulyani.
Baca Juga:Membudayakan Olahraga Sejak DiniKenali Bakat Siswa Melalui Psikotes
Sementara itu, masalah utama dari wabah pandemi Covid-19 adalah penyakit yang mengancam manusia. Wabah tersebut disebabkan virus baru yang pada awal persebarannya belum ada temuan obat maupun vaksinnya.
Berbagai kebijakan yang ditempuh tidak akan cukup untuk membalikkan dampak luka ekonomi yang sudah sangat dalam. Namun, pemerintah tetap berupaya menggunakan anggaran sebagai instrumen fiskal untuk memberi bantalan ekonomi dan sosial kepada masyarakat serta usaha kecil dan menengah. Di antaranya, menggelontorkan bantuan sosial kepada 10 juta penerima program keluarga harapan (PKH). Kemudian, memberikan bantuan 18,8 juta sembako, bantuan terhadap UMKM, hingga bantuan subsidi upah untuk karyawan yang gajinya di bawah Rp 5 juta per bulan.
”Ini karena kita memahami bahwa masyarakat yang hidupnya bergantung cashflow harian sangat terpukul dengan pandemi, scarring effect-nya dalam dan luas,” kata Menkeu. (jpc)