RADAR TASIK – Karang Taruna Kota Tasikmalaya tampaknya harus lebih sabar menunggu jawaban dari PT Pos atas audiensi tentang pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pasalnya, agenda pertemuan lanjutan dengan Badan Usaha Milik Negara itu harus diulang.
Para pengurus Karang Taruna kembali mendatangi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (30/3/2022) siang. Namun demikian, mereka hanya bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Muslim MSi.
Sebelumnya DPRD sudah merencanakan pertemuan tersebut akan dilakukan kemarin siang. Namun demikian, Selasa petang masuk surat dari PT Pos bahwa mereka tidak bisa hadir.
[membersonly display=”Baca selengkapnya” linkto=”https://radartasik.id/masuk” linktext=”disini”]
Hal itu sudah diinformasikan kepada Karang Taruna tetapi mereka tetap nekat ingin datang ke DPRD. Mereka minta DPRD bisa tetap mendatangkan pihak PT Pos saat itu juga.
Baca Juga:Kapasitas Jemaah Bisa 100 PersenMenuju Kota Sehat
Menyikapi itu, Muslim mengatakan pihaknya sudah mengomunikasikannya dengan PT Pos. Namun mereka bersikukuh tidak bisa datang karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. ”Tapi nanti hari Jumat pagi, dari pihak Pos sudah siap datang,” ucapnya.
Ketua Karang Taruna Kota Tasikmalaya Heri Sulihudin mengakui bahwa pihaknya sudah mendapat informasi dari PT Pos tidak bisa hadir.
Namun, dia tetap datang ke Setwan dengan harapan DPRD bisa mendesak PT Pos supaya datang. ”Tapi ternyata tidak bisa juga,” ujarnya.
Dia cukup menyesalkan karena dengan begini apa yang menjadi tuntutan Karang Taruna pada audiensi sebelumnya belum bisa terjawab. Pihaknya pun akan melihat keseriusan PT Pos pada Jumat nanti. ”Tadinya kan kita harap bisa jelas hari ini,” tuturnya.
Gerakan yang dilakukan oleh Karang Taruna ini dinilai negatif oleh sebagian orang. Dalam hal ini Heri meluruskan bahwa apa yang dilakukan Karang Taruna bukan karena rupiah atau sejenisnya. ”Karena sudah di sini ya kita luruskan saja ke dewan bahwa kami di sini bukan karena masalah uang,” katanya. (rga)
[/membersonly]